BATAMTODAY.COM, Batam - Setiap kali hujan deras melanda, Kota Batam seolah tak berdaya menahan limpahan air. Dalam hitungan satu hingga dua jam saja, banjir langsung mengepung sejumlah ruas jalan dan permukiman. Tak hanya membuat lalu lintas lumpuh, dampaknya juga merugikan warga, dari kendaraan mogok hingga kerusakan perabot rumah tangga.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam dari Fraksi PKS, Suryanto, kembali menyoroti akar persoalan banjir yang dinilainya tak pernah tuntas. Ketiadaan blueprint drainase atau peta air Batam, dinilai menjadi puncak permasalahan.
"Batam tidak memiliki peta air. Saya sudah berkali-kali menanyakan hal ini sejak awal dilantik (Anggota DPRD Batam). Kalau ada, saya tidak akan teriak-teriak terus seperti ini," ungkap Suryanto saat ditemui di ruang Fraksi PKS DPRD Batam, Rabu (14/5/2025).
Suryanto juga menyebut bahwa apa yang selama ini digunakan hanyalah ROW jalan yang dijadikan drainase. Menurutnya, tanpa peta air, mustahil Pemko Batam bisa menangani banjir secara menyeluruh. Bahkan, kata politikus PKS ini, langkah-langkah seperti normalisasi atau pemasangan pompa air hanya solusi sementara.
"Saat hujan deras, air tidak punya jalur yang jelas untuk mengalir. Kalau di Jakarta atau Jawa, masih ada banjir kiriman. Di Batam? Tidak ada banjir kiriman. Semua murni karena drainase yang buruk dan tak terencana," ungkapnya.
"Artinya, banjir atau tidak itu tergantung kita. Nah itu yang harus menjadi fokus kita bersama lintas instansi. Blueprint itu sudah urgent. Harus dibuka biar transparan," tegasnya lagi.
Suryanto juga mengaku heran karena saat berdiskusi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam, tak satupun yang bisa menunjukkan blueprint atau masterplan drainase kota ini.
Namun demikian, ia meyakini kalau Otorita Batam (sebutan BP Batam dulunya) memiliki blueprint drainase atau peta air Batam. "Saya yakin di masa Otorita Batam dahulu, seharusnya peta air itu ada. Tapi sampai hari ini, tidak ada satupun instansi yang bisa menunjukkan keberadaannya (blueprint)," ungkapnya.
Menurut Suryanto, hal ini menjadi bukti bahwa masalah drainase di Batam bukan sekadar teknis, tetapi juga soal urgensi perencanaan dan koordinasi lintas instansi.
Tak hanya menyoroti terkait transparansi blueprint drainase, ia juga memberikan saran sebagai solusi. Salah satu sinergi dan fokus pada perbaikan drainase.
Suryanto mendesak agar Pemko Batam, BP Batam, DPRD duduk bersama mencari solusi jangka panjang. Peran serta pihak swasta juga diperlukan. Terlebih saat ini, kepemimpinan Batam itu sudah menjadi satu. Wali Kota dan Wakil Walikota Batam sekaligus Kepala dan Wakil kepala BP Batam.
"Pemimpin Batam itu satu. Dirijennya satu. Artinya, ada kemudahan regulasi kalau kita serius," katanya.
Ia bahkan menyarankan agar pembangunan infrastruktur, termasuk pelebaran jalan, dihentikan sementara untuk mengalihkan fokus ke pembangunan sistem drainase utama. "Kalau perlu, stop dulu proyek jalan. Prioritaskan drainase," tegasnya.
Suryanto juga menyoroti kebijakan pelebaran jalan yang menurutnya tidak sinkron. "Jalan lebar, tapi drainase kecil. Jalan pun tak rata, malah bergelombang," kritiknya.
Suryanto juga menekankan pentingnya melibatkan sektor swasta dalam pengembangan drainase kota. Menurutnya, setiap investor atau developer seharusnya diwajibkan ikut membangun saluran air yang memadai, bukan hanya diarahkan secara lisan atau himbauan.
"Jangan cuma imbauan. Harus ada tekanan dan regulasi yang tegas untuk membangun drainase saat membangun kawasan," katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa banjir yang terus berulang bisa berdampak besar pada iklim investasi dan pariwisata. "Kita kejar indeks ekonomi, tapi lupa pada infrastruktur dasar. Padahal, indeks itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat terus dirugikan karena banjir, apa artinya capaian ekonomi itu," ujarnya.
Suryanto menilai permasalahan banjir di Batam sejatinya bukan persoalan besar, jika ada kemauan untuk menyelesaikannya secara komprehensif. Baginya, semua kembali pada kemauan dan kolaborasi lintas sektor.
"Ini persoalan sederhana kalau ditangani bersama. Tapi selama tidak ada blueprint drainase, semua cuma reaktif. Setiap banjir datang, kita sibuk tangani, lalu lupa lagi," tutupnya.
Editor: Yudha
