BATAMTODAY.COM, Batam - Persoalan banjir yang kerap menghantui sejumlah kawasan permukiman di Batam kembali menjadi perhatian serius. Salah satu titik rawan banjir yang mendapat sorotan adalah Perumahan Cipta Regency, Kecamatan Batam Kota.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Suryanto, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah awal Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) yang telah mengerahkan alat berat guna melakukan pengerukan drainase. Meski dinilai sebagai solusi sementara, ia berharap upaya ini dapat meringankan beban warga terdampak.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas BMSDA yang telah mengirimkan alat berat ke Perumahan Cipta Regency. Ini bentuk respons cepat. Meski bersifat jangka pendek, semoga bisa membantu mengurangi genangan," ujar Suryanto pada Rabu (7/5/2025).
Namun, ia menegaskan perlunya langkah lanjutan yang lebih permanen. Menurutnya, normalisasi saluran tidak cukup bila tidak dibarengi dengan penanganan akar masalah, seperti sedimentasi akibat aliran air hujan. Suryanto juga mendorong sinergi antara BMSDA dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk merumuskan solusi jangka panjang.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut penanganan banjir sebagai pekerjaan besar yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Ia menyoroti kerusakan lingkungan sebagai salah satu penyebab utama memburuknya sistem drainase.
"Ini kerja berat. Hutan sudah dibuka, lahan dibongkar. Saat hujan turun, air langsung mengalir deras tanpa hambatan," ungkap Amsakar saat berdialog dengan warga, mayoritas ibu rumah tangga.
Amsakar menjelaskan Pemko Batam bersama BP Batam tengah mengupayakan pembenahan sistem drainase secara menyeluruh, termasuk pelebaran drainase di sisi kiri dan kanan jalan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. "Biayanya besar. APBD kita terbatas. Karena itu, kami sedang mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Ia juga mengkritik pemanfaatan lahan yang tidak sesuai aturan, seperti penutupan daerah resapan air (DAM) dan penggundulan bukit, yang memperparah kerentanan banjir. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa ke depan setiap pemberian izin lahan harus berdasarkan kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang ketat.
"Masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kerja lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat," tegas Amsakar.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, termasuk warga, untuk turut menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah saluran air tersumbat. "Kerja kolektif adalah kunci. Jangan buang sampah sembarangan. Kita semua punya peran," pungkasnya.
Editor: Gokli
