BATAMTODAY.COM, Batam - Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga sepanjang 2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengedepankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, mengatakan pengendalian inflasi di wilayah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda dibanding daerah lain. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, ditambah pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan tarif listrik, menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
"Karena itu, sinergi dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," ujar Rony dalam acara 'Bincang Bareng Media', Jumat (26/6/2026).
Pada aspek keterjangkauan harga, BI bersama TPID terus mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah tersebut ditujukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama saat permintaan meningkat.
Di sisi ketersediaan pasokan, BI mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan Good Agricultural Practice (GAP), penguatan ketahanan komoditas pangan, hilirisasi hasil pertanian, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan BUMD sebagai offtaker. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar Kepri.
Sementara pada aspek distribusi, BI bersama pemerintah daerah terus memperluas fasilitasi distribusi pangan dan mengoptimalkan kerja sama antardaerah (KAD). Strategi ini dinilai efektif menjaga kelancaran pasokan pangan serta menekan potensi gejolak harga di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Adapun dari sisi komunikasi, BI memperkuat koordinasi melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM), rapat koordinasi TPID, penyusunan neraca pangan, peningkatan kapasitas TPID, hingga komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Selama 2025, implementasi GNPIP telah mencatat sejumlah capaian. BI bersama TPID melaksanakan 60 kali operasi pasar dan pasar murah di seluruh kabupaten/kota di Kepri, dengan penyaluran SPHP sekitar 507 kali.
Selain itu, BI juga menyalurkan bantuan traktor roda empat, sarana produksi pertanian, pembangunan greenhouse, pelaksanaan sekolah lapang, pelatihan pengolahan hasil pertanian, fasilitasi distribusi pangan murah, serta mendorong penandatanganan 17 nota kesepahaman (MoU) kerja sama antardaerah.
Penguatan kelembagaan juga terus dilakukan melalui kegiatan capacity building, High Level Meeting TPID, rapat koordinasi, serta berbagai program komunikasi publik terkait pengendalian inflasi.
Memasuki 2026, sinergi tersebut terus berlanjut. Hingga pertengahan tahun, BI telah melaksanakan 29 kali operasi pasar dan pasar murah dengan penyaluran SPHP sekitar 270 kali.
BI juga melanjutkan bantuan alat dan sarana pertanian, sekolah lapang, subsidi ongkos angkut distribusi pangan, serta memperluas kerja sama antardaerah melalui penandatanganan sembilan MoU dengan Provinsi Jawa Tengah, delapan MoU dengan Provinsi Jawa Barat, serta sejumlah kerja sama antarkabupaten dan kota.
Tak hanya itu, BI bersama TPID juga terus memperkuat koordinasi melalui High Level Meeting, penyusunan laporan TPID Award, komunikasi publik melalui media dan layanan masyarakat, hingga pelaksanaan berbagai program Gerakan Menanam (GEMAR) sebagai upaya mendukung ketahanan pangan.
Melalui penguatan sinergi tersebut, Bank Indonesia optimistis inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat tetap terjaga sesuai sasaran. Stabilitas harga yang terpelihara diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Editor: Gokli
