BATAMTODAY.COM, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan akan menambah tenda di Arafah setelah ditemukan selisih kapasitas antara data dan kondisi riil di lapangan saat pengecekan fasilitas haji, Kamis (21/5/2026).
Pengecekan dilakukan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf bersama jajaran Amirul Hajj sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026, khususnya menjelang puncak wukuf di Arafah.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan menteri turut memeriksa kelayakan fasilitas tenda, termasuk mengecek kenyamanan kasur yang akan digunakan jemaah.
"Kami menemukan beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Mudah-mudahan temuan lain tidak ada, tetapi kalau ada akan kami selesaikan satu per satu," ujar Irfan yang akrab disapa Gus Irfan.
Berdasarkan hasil pengecekan manual, sebuah tenda yang sebelumnya tercatat berkapasitas 360 orang ternyata hanya mampu menampung 332 jemaah. Dengan demikian terdapat kekurangan ruang bagi 28 jemaah.
Menanggapi temuan tersebut, Kemenhaj langsung berkoordinasi dengan pihak syarikah atau penyedia layanan haji di Arab Saudi untuk menyiapkan tenda tambahan. "Mudah-mudahan dalam lima hari seluruh kekurangan bisa kita selesaikan," kata Gus Irfan.
Menurut dia, kesiapan tenda menjadi perhatian penting pemerintah, terutama untuk mendukung konsep pelayanan haji ramah lansia dan penyandang disabilitas.
Selain persoalan kapasitas tenda, Kemenhaj juga menyoroti adanya praktik penandaan sepihak oleh sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di area tenda Arafah. Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bahkan langsung mencopot kertas bertuliskan nama kelompok tertentu yang ditempel di tenda.
Gus Irfan menegaskan penempatan jemaah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan tidak boleh diatur pihak lain.
"Tidak ada lagi pihak yang mengatur sendiri pembagian tenda. Semua penempatan diatur pemerintah agar adil untuk seluruh jemaah," ujarnya.
Ia juga meminta pihak syarikah tidak terpengaruh tekanan dari oknum tertentu terkait pengaturan tenda. Pemerintah, kata dia, akan bertindak tegas apabila ditemukan pihak yang mengganggu pengaturan pelayanan jemaah.
"Kalau ada yang tidak mematuhi aturan dan merugikan jemaah lain, tentu akan ada evaluasi hingga sanksi," katanya.
Untuk memastikan seluruh persoalan terselesaikan sebelum puncak haji, Kemenhaj menempatkan petugas khusus di kawasan Arafah guna memantau penambahan fasilitas dan penataan jemaah secara intensif.
Pemerintah berharap seluruh kesiapan tersebut dapat membuat pelaksanaan wukuf di Arafah berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi jemaah haji Indonesia.
Editor: Dardani
