BATAMTODAY.COM, Jakarta - Perubahan gaya hidup masyarakat, meningkatnya kesadaran perawatan diri, serta tren kecantikan yang terus berkembang mendorong pertumbuhan permintaan produk kosmetik di Indonesia. Besarnya jumlah penduduk usia produktif dan meningkatnya daya beli turut memperkuat potensi pasar domestik.
Seiring perkembangan tersebut, preferensi konsumen juga bergeser. Masyarakat kini semakin selektif dengan memperhatikan aspek keamanan, kualitas, hingga kehalalan produk. Kondisi ini mendorong pelaku industri kosmetik nasional untuk tidak hanya inovatif, tetapi juga patuh terhadap standar dan regulasi guna memperkuat posisi di pasar dalam negeri maupun global.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam industri kosmetik halal dunia. "Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan fungsi dan kualitas produk, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan serta keberlanjutan. Ini menunjukkan sektor kosmetik memiliki nilai tambah tinggi dan potensi ekspor yang besar," ujar Agus dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2026).
Untuk memperkuat daya saing industri, Kementerian Perindustrian terus mendorong pelaku usaha, khususnya industri kecil dan menengah (IKM), agar meningkatkan kualitas produk serta memenuhi standar, termasuk sertifikasi halal.
Pemerintah, lanjut Agus, menjalankan berbagai program pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan teknis guna memastikan kesiapan IKM menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Selain itu, sinergi dengan asosiasi industri dan pemangku kepentingan juga diperkuat untuk membangun ekosistem industri kosmetik yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan secara bertahap sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, termasuk untuk produk kosmetik dan barang gunaan mulai 17 Oktober 2026.
"Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri," kata Reni.
Sebagai bentuk dukungan, Kemenperin telah menggelar webinar bertajuk Kupas Tuntas Sertifikasi Halal: Kosmetik dan Barang Gunaan pada 15 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Cosmetic Day 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
Webinar tersebut diikuti pelaku IKM, pembina industri daerah, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan guna memberikan pemahaman komprehensif terkait regulasi, proses, dan dukungan pemerintah dalam sertifikasi halal.
Reni menambahkan, Indonesia memiliki basis konsumen halal yang sangat besar dengan populasi muslim lebih dari 244 juta jiwa. Berdasarkan riset Global Halal Market Statistics oleh American Halal Foundation tahun 2025, sekitar 72 persen konsumen memperhatikan label halal sebelum membeli produk, dan 60 persen bersedia membayar lebih untuk produk bersertifikat halal.
"Artinya, pasar halal sudah terbentuk dan terus berkembang," ujarnya.
Secara global, nilai pasar halal diperkirakan mencapai sekitar USD7 triliun. Peluang ini dinilai strategis bagi pelaku industri nasional, termasuk IKM, untuk meningkatkan daya saing.
Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menegaskan bahwa kegiatan webinar tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat fondasi industri halal nasional. "Melalui kegiatan ini, kami mendorong peningkatan pemahaman dan kesiapan IKM dalam proses sertifikasi halal serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan," kata Budi.
Adapun Cosmetic Day 2026 nantinya akan menghadirkan berbagai kegiatan seperti talkshow, business matching, pameran, hingga aktivitas interaktif yang diharapkan mampu memperluas jejaring, membuka peluang pasar, dan mendorong pertumbuhan industri kosmetik nasional.
Editor: Gokli
