BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan. Ia meminta jajaran Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk lebih proaktif dalam mencegah kecelakaan kerja di Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan Yassierli saat meninjau Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta, Selasa (14/4/2026). Ia menekankan pentingnya penguatan langkah promotif dan preventif, bukan hanya penanganan pasca-insiden.
"Upaya promotif dan preventif sangat penting. Saya instruksikan seluruh jajaran BBK3 Jakarta untuk bergerak lebih masif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi," ujar Yassierli.
Menurutnya, setiap kecelakaan kerja tidak sekadar angka statistik, tetapi menyangkut keselamatan jiwa pekerja, keberlangsungan keluarga, serta kepercayaan terhadap sistem perlindungan tenaga kerja.
Ia menilai, Balai K3 harus mampu berperan lebih strategis, tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai institusi yang mampu membaca potensi risiko dan membangun budaya keselamatan kerja di lapangan.
Selain itu, Yassierli menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), guna mempercepat penurunan angka kecelakaan kerja. "PJK3 bukan saingan kita, melainkan mitra untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menurunkan angka kecelakaan kerja di seluruh Indonesia," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Balai K3. Pegawai dinilai tidak cukup hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial dan analisis data.
"Setiap penguji harus menguasai budaya K3, Sistem Manajemen K3, hingga manajemen risiko. Kemampuan mengolah data statistik juga penting agar hasil kerja dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat," tegasnya.
Yassierli turut mengingatkan pejabat fungsional, mulai dari instruktur hingga mediator, untuk terus meningkatkan kompetensi seiring jenjang karier. Ia menekankan bahwa semakin tinggi jabatan, orientasi kerja harus semakin mengarah pada perumusan kebijakan.
"Semakin tinggi jabatan, orientasinya harus lebih manajerial dan strategis. Inilah yang akan membawa perubahan besar dalam perlindungan tenaga kerja ke depan," pungkasnya.
Editor: Gokli
