BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi karyawan swasta yang diimbau pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Batam bersifat fleksibel dan tidak wajib diterapkan oleh seluruh pelaku usaha.
Menurut Rafki, imbauan tersebut dipahami sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.
"Pada prinsipnya kami memahami imbauan dari Menteri Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha yang memungkinkan menerapkan WFH, silakan dijalankan. Namun bagi yang tidak memungkinkan, tidak ada paksaan karena ini hanya imbauan," ujar Rafki, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, karakteristik sektor usaha di Batam membuat penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Industri manufaktur dan produksi, misalnya, tetap membutuhkan kehadiran pekerja di lokasi kerja. "Untuk karyawan pabrik yang bekerja di lini produksi, tentu WFH tidak bisa diterapkan. Namun untuk pekerjaan administratif, masih memungkinkan dilakukan dari rumah," jelasnya.
Rafki menilai, penerapan WFH secara terbatas dapat memberikan dampak positif bagi karyawan, terutama dari sisi fleksibilitas kerja, selama tidak mengganggu operasional perusahaan. "Karyawan tentu akan menyambut baik jika ada kesempatan bekerja dari rumah, misalnya satu hari dalam sepekan. Selama tidak mengganggu aktivitas perusahaan, hal ini bisa dipertimbangkan," katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut para pengusaha di Batam siap mendukung kebijakan pemerintah sebagai bagian dari upaya menghadapi potensi krisis global. Ia menyinggung kondisi geopolitik yang berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan potensi gangguan pasokan energi.
"Ini bagian dari langkah antisipasi terhadap dampak konflik global, seperti kenaikan ongkos transportasi dan potensi kelangkaan energi. Pengusaha juga harus ikut berkontribusi," ujarnya.
Meski demikian, Rafki memperkirakan penerapan WFH di Batam tidak akan berlangsung secara masif. Struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor industri, perdagangan, perhotelan, hingga konstruksi dinilai kurang relevan dengan sistem kerja jarak jauh.
"Sebagian besar tenaga kerja di Batam berada di sektor produksi yang tidak memungkinkan WFH. Begitu juga sektor jasa tertentu yang membutuhkan kehadiran fisik," paparnya.
Kendati demikian, ia optimistis pengusaha mampu mengatur pola kerja yang efektif sehingga produktivitas tetap terjaga. "Kami yakin produktivitas tidak akan terganggu. Karyawan yang bekerja dari rumah tetap menjalankan tugasnya, bukan berarti berhenti bekerja," tegas Rafki.
Editor: Gokli
