BATAMTODAY.COM, Karimun - Bupati Karimun, Iskandarsyah, mengusulkan agar seluruh wilayah Pulau Karimun Besar ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) dan meminta dukungan pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah.
Usulan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Kepala Staf Presiden (KSP) di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
"Alhamdulillah, dalam pertemuan di Kantor KSP bersama Gubernur Kepri, Wali Kota Tanjungpinang, BP Batam, dan Bupati Bintan, kami mengusulkan agar Pulau Karimun Besar ditetapkan sebagai kawasan FTZ secara menyeluruh. Kami juga mengajukan permohonan agar pembangunan Bandara RH Abdullah dapat dilanjutkan," ujar Iskandarsyah kepada awak media.
Bupati menjelaskan pengembangan Bandara RH Abdullah merupakan salah satu prioritas utama daerah, mengingat keberadaannya sangat strategis bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun, lanjutnya, pembangunan bandara tersebut membutuhkan pembiayaan besar yang tidak dapat ditanggung oleh anggaran daerah semata.
"Pengembangan runway sesuai master plan membutuhkan panjang 2.000 meter dan lebar 30 meter. Total anggaran yang diperlukan mencapai Rp350 miliar, ditambah Rp25 miliar untuk pembebasan lahan dan biaya operasional awal," paparnya.
Iskandarsyah menuturkan, Pemkab Karimun telah menyusun skema pembiayaan yang melibatkan tiga sumber: APBN untuk pembangunan fisik bandara, APBD Provinsi Kepri untuk pembebasan lahan, dan APBD Kabupaten Karimun untuk penyediaan lahan.
Tak hanya fokus pada FTZ dan bandara, Bupati Karimun juga mengusulkan pengembangan sektor pariwisata dan kawasan pelabuhan Parit Rampak sebagai bagian dari agenda strategis daerah yang diharapkan dapat menarik dukungan dari Pemerintah Pusat.
"Selain FTZ dan Bandara RH Abdullah, kami juga menyampaikan pentingnya dukungan pusat dalam pengembangan destinasi wisata dan pelabuhan Parit Rampak agar potensi ekonomi daerah dapat dioptimalkan," tutupnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Karimun dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Editor: Gokli
