BATAMTODAY.COM, Batam - Menanggapi aksi demonstrasi warga Pulau Rempang-Galang, yang belum menemukan kesepakatan, BP Batam berjanji akan membawa perwakilan warga untuk berjumpa sejumlah menteri terkait di Jakarta.
"Jumat ini akan kami agendakan. Kalau mereka mau, kami akan bawa perwakilan warga ke Jakarta untuk berjumpa Menteri Investasi," ujar Direktur Humas dan promosi BP Batam, Ariastuty Sirait disela-sela aksi demo warga, Rabu (23/8/2023).
Tuty melanjutkan, terkait tuntutan yang diajukan warga Rempang-Galang belum bisa dipenuhi oleh BP Batam karena berbagai hal. Sebagai pengganti, pihaknya mengusulkan hasil pertemuan tadi kepada warga.
"Namun, warga tetap menolak dua poin hasil pertemuan. Jadi belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak," jelasnya.
Dijelaskan Tuty, beberapa hari lalu, pihak BP Batam sudah mau melakukan pengukuran di kawasan Rempang-Galang. Dalam hal ini warga tetap menolak pengukuran yang akan dilakukan BP Batam.
Oleh sebab itu, kata Tuty, BP Batam akan menunggu seperti apa permintaan warga selanjutnya. Untuk itu, dengan membawa perwakilan warga untuk bertemu dengan sejumlah menteri terkait bisa menjadi solusi kedua belah pihak.
"Jumat ini di Jakarta. Kami akan terus berkoordinasi. Karena pengukuran mau tidak mau harus tetap kami laksanakan. Menetapkan titik batas hutan harus kami lakukan. Namun kalau masyarakat enggan dan keberatan, maka kami akan berkoordinasi dengan RT/RW serta warga setempat," bebernya.
Berikut 4 poin tuntutan warga Rempang-Galang terhadap pemerintah, dalam hal ini BP Batam:
1. Menolak Tegas Relokasi 16 Titik Kampung Tue yang berada di Rempang-Galang
2. Bubarkan BP Batam
3. Pengakuan terhadap tanah adat dan ulayat untuk diakui oleh pemerintah.
4. Hentikan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak relokasi Kampung Tua Rempang-Galang
Dari hasil pertemuan dengan BP Batam oleh beberapa perwakilan demonstran, ke-empat tuntutan warga pulau Rempang-Galang itu hanya dua poin yang diakomodir oleh BP Batam.
Hasil pertemuan itu ditolak mentah-mentah oleh ribuan massa yang sudah sejak pagi memadati kawasan Bundaran Kantor BP Batam. Warga tetap pada tuntutannya, menolak relokasi 16 titik kampung tua di Pulau Rempang dan Galang tanpa syarat.
Adapun hasil pertemuan yang disampaikan Koodinator Umum Pemuda Melayu Kepri, Dian Arniandi, sebagi berikut:
1. BP Batam bersama perwakilan warga Rempang akan melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna menyampaikan aspirasi warga Rempang di 16 titik kampung tua; dan
2. Terhadap pengukuran tata batas guna pelepasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilaksanakan BP Batam, tetap dilanjutkan dengan memberitahukan kepada perangkat RT/RW dan melibatkan warga setempat.
"Karena masyarakat tak sepakat, kami tidak mau bertanda tangan. Kami tidak mau dibilang penghianat," ungkap Dian Arniandi.
Editor: Gokli
