BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI sekaligus Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta, mengingatkan bahwa ancaman paling berbahaya dari konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah (Timteng) bukan sekadar kenaikan harga minyak.
Melainkan adalah ancaman krisis pupuk yang berpotensi memicu kelaparan di khususnya kawasan Asia dan terhentinya mobilitas perdagangan dunia.
"Begitu pergerakan terhenti di kawasan ini, seluruh dunia akan menghadapi masalah," ujarnya, Minggu (31/5/2026).
Hal itu disampaikan Anis Matta dalam wawancara eksklusif dalam acara 'One on One' bertema 'Peran Indonesia di Tengah Konflik Global' di TVOne pada Jumat (29/5/2026).
Menurut Anis Matta, Asia menjadi kawasan paling rentan karena ketergantungan besar terhadap energi dari Timteng.
Asia dengan populasi lebih dari empat miliar jiwa hampir sepenuhnya bergantung pada jalur distribusi yang melewati Selat Hormuz dan Laut Merah, termasuk untuk pasokan pupuk.
Sementara China, India, Asia Tenggara, dan Jepang disebut tidak memiliki sumber daya energi yang cukup, sehingga Selat Hormuz sebagai jalur vital menjadi titik rawan.
"Jadi korban terbesar dari choke point ini adalah Asia, dan ancaman pupuk justru lebih serius disbanding energi," katanya.
Wamenlu RI Urusan Dunia Islam ini menilai mayoritas di kawasan Asia dan Afrika membutuhkan pasokan pupuk. Kebutuhan pupuk di kawasan ini menjadi krusial untuk menjaga ketahanan pangan.
Namun, impor dari Rusia terkendala sistem pembayaran akibat sanksi internasional. "Kita akan punya masalah nanti masalah pupuk. Dan masalah pupuk ini akan menjadi masalah semua negara di kawasan Asia ini," katanya.
Anis Matta juga menyoroti Eropa yang tidak memiliki sumber energi memadai, sehingga industri mereka tidak kompetitif ketika harga minyak melonjak.
Karena itu, jika jalur ini tersumbat akibat konflik yang berkepanjangan, maka ancaman kelaparan bukan lagi sekadar skenario terburuk.
"Ancaman jangka menengah adalah kelaparan jika perang terus berlanjut. Saya suka mengatakan kepada teman-teman di Timur Tengah, Anda berperang, kami yang mati," katanya.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia kini fokus pada keamanan pangan. Indonesia , lanjut dia, mendorong perubahan zona konflik menjadi zona pembangunan dengan prasyarat utama yaitu perdamaian.
"Ketidakpastian di Timur Tengah sangat merugikan industri Indonesia karena kenaikan harga minyak membuat produk domestik menjadi tidak kompetitif di pasar global," katanya.
Anis Matta mengungkapkan, Indonesia saat ini berperan aktif melalui forum multilateral seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), PBB, dan forum BRICS untuk menyuarakan perdamaian.
Diplomasi Indonesia, kata Anis Matta, dilandasi oleh prinsip politik luar Negeri 'bebas aktif'. Artinya Indonesia tidak berpihak pada kekuatan besar manapun. Namun tetap aktif berperan dalam menciptakan perdamaian serta menyelesaikan konflik internasional.
"Prinsip ini mendorong Indonesia untuk ikut terlibat dalam forum-forum multilateral, membangun dialog antarnegara, serta menolak segala bentuk penjajahan sesuai amanat Pembukaan UUD 1945," jelasnya.
Diplomasi Indonesia juga menempatkan kepentingan kemanusiaan dan pembangunan sebagai prioritas, mendorong kerja sama Selatan-selatan.
Solusi damai dilakukan melalui forum dialog, dan penguatan jaringan internasional tanpa kompromi terhadap kedaulatan nasional.
Secara bilateral, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga tetap menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendorong terciptanya sejumlah nota kesepahaman awal.
Indonesia, menurut dia, tengah menjajaki kerja sama investasi pupuk dengan Laos, serta negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Maroko, dan Aljazair yang memiliki kapasitas produksi pupuk dan punya fosfat banyak.
"Timur Tengah ini merupakan jantung energi dan logistik dunia, terutama melalui titik-titik krusial seperti Selat Hormuz dan Bab El Mandab yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa," pungkas Anis Matta.
Editor: Surya
