BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota Batam kembali memperkuat layanan transportasi publik dengan meluncurkan 19 armada baru Bus Trans Batam di Dataran Engku Putri, Batam, Selasa (26/5/2026). Penambahan tersebut membuat total armada Trans Batam yang kini beroperasi mencapai 52 unit.
Peluncuran armada baru itu dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengapresiasi langkah Pemko Batam yang dinilai konsisten mengembangkan layanan transportasi massal di kota industri tersebut. "Kita mengapresiasi Pemerintah Kota Batam yang sudah melaunching 19 armada Trans Batam. Ini merupakan launching ketiga dan saat ini sudah ada 52 bus Trans Batam yang beroperasi," ujar Aan Suhanan.
Menurutnya, penambahan armada tersebut akan memperluas jangkauan layanan transportasi publik, khususnya untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, pelabuhan, bandara, hingga kawasan pendidikan. "Penambahan ini akan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, pelabuhan udara dan laut hingga ke beberapa sekolah. Semuanya nantinya akan terkoneksi dengan Trans Batam," katanya.
Aan menambahkan, sistem transportasi Trans Batam ke depan juga akan diperkuat dengan layanan feeder atau angkutan pengumpan yang terintegrasi agar akses masyarakat semakin mudah dan efisien.
Terkait operasional koridor menuju bandara yang selama ini didominasi transportasi konvensional dan daring, Aan menilai kehadiran Trans Batam justru memberikan alternatif transportasi yang lebih terjangkau dan nyaman bagi masyarakat. "Untuk koridor bandara, kita mengapresiasi karena sifatnya masih lokal. Masyarakat yang ingin menuju bandara sekarang sudah lebih mudah," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, menjelaskan pengadaan 19 armada baru dilakukan melalui skema Pay The Service (PTS).
Melalui pola tersebut, pengadaan dan operasional armada dilakukan pihak ketiga sehingga pemerintah tidak perlu mengalokasikan dana APBD maupun APBN untuk pembelian bus. "Pemerintah memberikan layanan, sementara seluruh operasional seperti pemeliharaan dan lainnya dilakukan oleh pihak ketiga," kata Yusfa Hendri.
Ia menjelaskan, pemerintah nantinya hanya membayar layanan berdasarkan indikator operasional, seperti jarak tempuh atau hitungan kilometer. "Nantinya, pemko akan melakukan pembayaran sesuai hitungan kilometer. Jadi tidak ada lagi bus yang ugal-ugalan karena mengejar trayek. Ada penumpang atau tidak ada penumpang, bus tetap jalan dan itu dihitung berdasarkan kilometer," ujarnya.
Menurut Yusfa, pola kemitraan tersebut dipilih untuk mempercepat peningkatan layanan transportasi umum di tengah keterbatasan armada yang selama ini dihadapi Batam.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Pemko Batam masih mengandalkan bantuan armada dari pemerintah pusat. Namun, tingginya antrean pengadaan dari berbagai daerah membuat proses penambahan maupun peremajaan armada berjalan lambat.
"Dulu kita meminta bantuan kendaraan dari pemerintah pusat. Masalahnya, pemerintah pusat melayani permintaan dari seluruh Indonesia sehingga daftar tunggunya cukup lama, baik untuk mendapatkan bus maupun peremajaan armada," jelasnya.
Karena itu, Pemko Batam memilih menggandeng pihak ketiga agar pengembangan transportasi publik dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. "Ini menjadi langkah agar Pemko Batam bisa memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik. Infrastruktur jalan kita sudah baik, sehingga perlu didukung transportasi umum yang memadai," pungkasnya.
Editor: Gokli
