BATAMTODAY.COM, Jakarta - Negara-negara ASEAN menargetkan penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN November 2026. Kesepakatan tersebut diyakini menjadi motor utama integrasi ekonomi digital kawasan sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat ekonomi digital global.
Inisiatif DEFA pertama kali diusung saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Perjanjian ini disebut sebagai kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia.
Berdasarkan studi Boston Consulting Group, implementasi DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari USD 1 triliun pada 2030 menjadi USD 2 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community (AEC) Council atau AECC Meeting yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada 6-7 Mei 2026. Pertemuan tersebut dihadiri para pejabat tinggi bidang ekonomi dari seluruh negara anggota ASEAN.
Beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque, Deputy Prime Minister sekaligus Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, serta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay.
Dalam forum tersebut, penyelesaian isu krusial DEFA menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Menko Airlangga menilai perkembangan ekonomi digital berlangsung sangat dinamis sehingga ASEAN perlu merespons secara adaptif.
"Walaupun teks DEFA belum sempurna, perjanjian ini harus segera diselesaikan sambil dilakukan peninjauan berkala sesuai perkembangan dinamika ekonomi digital," ujar Airlangga dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan itu mendapat apresiasi dari seluruh negara peserta. Airlangga menegaskan, seluruh anggota ASEAN telah berkomitmen menuntaskan substansi perundingan pada putaran ke-21 yang dijadwalkan menjadi putaran final pada Mei 2026.
"Seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen menyelesaikan seluruh substansi perundingan pada putaran ke-21 atau final di bulan Mei 2026 berdasarkan kesepakatan AECC di Cebu. Target tegas kita, penandatanganan perjanjian DEFA harus dapat dilaksanakan pada November tahun ini saat KTT ASEAN, setelah melalui proses legal scrubbing dan konsultasi domestik di masing-masing negara," kata Airlangga.
Ia menambahkan, setelah penandatanganan dilakukan, proses ratifikasi di seluruh negara anggota ASEAN ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari. Langkah tersebut dinilai mencerminkan komitmen kolektif ASEAN untuk segera merealisasikan manfaat DEFA bagi kawasan.
Bagi Indonesia, DEFA dinilai selaras dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta mendukung proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development. Kesepakatan ini juga mencakup penguatan infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia digital, transformasi UMKM, hingga penguatan regulasi keamanan siber.
Melalui DEFA, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kebijakan ekonomi digital berbasis praktik internasional, menarik investasi sektor teknologi tinggi, menjaga kedaulatan data nasional, serta membangun ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga turut didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, serta Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Pambudi.
Editor: Gokli
