BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak mengabaikan jati diri dan budaya bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar dalam diskusi bersama peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).
Menurut Nezar, pengembangan AI tidak cukup hanya mengandalkan teknologi global, melainkan harus mencerminkan nilai sosial dan cara pandang masyarakat Indonesia. "Kami menginginkan AI berdaulat dengan budaya dan nilai-nilai sosial kami juga," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dalam pengembangan dan pemanfaatan AI di berbagai sektor. "Kami menetapkan Pancasila sebagai norma yang harus dirujuk oleh semua pengembang AI, perusahaan, atau lembaga yang ingin mengadopsi kecerdasan buatan ini," tegasnya.
Nezar menilai pendekatan berbasis nilai tersebut penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna teknologi yang dibentuk oleh negara lain, tetapi mampu menghadirkan teknologi yang relevan dengan konteks sosial domestik.
Ia menambahkan, setiap negara memiliki sistem nilai dan perspektif yang berbeda, yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara utuh dalam teknologi global. "Kita memiliki nilai dan cara pandang sendiri yang tidak selalu bisa diterjemahkan secara langsung. Ini harus menjadi bagian dari pengembangan teknologi kita," katanya.
Dalam konteks global, Nezar menyoroti dominasi negara maju dalam perkembangan teknologi, yang berpotensi menempatkan negara berkembang hanya sebagai pasar. Oleh sebab itu, Indonesia mendorong pendekatan kolaboratif agar negara berkembang turut berperan sebagai pengembang teknologi.
"Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi ikut membentuknya sesuai dengan kebutuhan dan nilai kita," ujarnya.
Selain itu, pemerintah telah merampungkan penyusunan peta jalan nasional kecerdasan buatan yang akan menjadi pedoman lintas sektor. Dokumen tersebut kini telah diserahkan ke Sekretariat Negara dan menunggu penetapan sebagai peraturan presiden.
"Dokumen peta jalan AI nasional telah diserahkan ke Sekretariat Negara dan kami menunggu penetapan sebagai peraturan presiden," ungkap Nezar.
Ia menambahkan, penyusunan peta jalan tersebut melibatkan ratusan pemangku kepentingan melalui proses diskusi yang intensif. "Kami telah menyelesaikan lebih dari 24 putaran diskusi dengan ratusan peserta dari berbagai pemangku kepentingan," jelasnya.
Dengan pendekatan berbasis nilai Pancasila, pemerintah menargetkan pengembangan AI di Indonesia tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga identitas nasional serta kepentingan bangsa di tengah dinamika global.
Editor: Gokli
