BATAMTODAY.COM, Batam - Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai menimbulkan tekanan baru terhadap perekonomian global. Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan lonjakan harga energi akibat ketegangan tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkatkan subsidi energi, serta menekan nilai tukar Rupiah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menyatakan posisi Indonesia sebagai net importir minyak menjadikan ekonomi nasional rentan terhadap fluktuasi harga energi global. "Setiap kenaikan harga minyak dunia akan menekan struktur biaya dalam negeri. Dampaknya akan tercermin pada APBN, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak," ujar Rony saat berbincang dengan media di Batam, Selasa (3/3/2026).
Menurut dia, apabila harga energi bertahan tinggi dalam jangka waktu panjang, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin terbatas. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan anggaran agar perlindungan terhadap daya beli masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan fiskal.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang merupakan salah satu sentra produksi minyak dunia, langsung tercermin pada pergerakan pasar energi global. Setiap eskalasi konflik memicu kekhawatiran gangguan pasokan sehingga harga minyak dan gas terdorong naik.
Tekanan tersebut mulai berdampak pada sektor riil. Industri penerbangan berpotensi menghadapi kenaikan harga avtur, sedangkan sektor manufaktur dan logistik berisiko menanggung ongkos distribusi yang lebih mahal.
"Ketika biaya produksi meningkat, penyesuaian harga menjadi sulit dihindari. Pada titik itu, tekanan inflasi domestik berpotensi menguat," kata Rony.
Dari sisi pasar keuangan, BI Kepri mencermati volatilitas global yang dapat mendorong investor mengalihkan dana ke aset safe haven. Kondisi tersebut berpotensi memicu arus modal keluar dari negara berkembang, menekan pasar saham, serta memberikan tekanan depresiasi terhadap Rupiah.
Meski demikian, BI memastikan tetap mengedepankan respons kebijakan yang terukur. "Otoritas moneter terus memperkuat bauran kebijakan bersama pemerintah, menjaga kecukupan cadangan devisa, serta mengawal stabilitas nilai tukar," ujarnya.
Rony menambahkan dinamika geopolitik tersebut menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi nasional guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Ketahanan energi, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
"Memang jarak Indonesia dengan negara-negara yang berkonflik cukup jauh. Namun dalam sistem ekonomi global yang saling terhubung, lonjakan harga energi di luar negeri tetap berdampak besar terhadap kondisi dalam negeri," katanya.
Editor: Gokli
