Oleh Arief Poyuono
POLITIK nilai tukar di negara berkembang seperti Indonesia tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan antara produsen dan konsumen, serta antara kebutuhan penguatan dan pelemahan rupiah. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, baik untuk mengendalikan inflasi maupun mendorong pembangunan ekonomi.
Dalam praktiknya, kebijakan nilai tukar Indonesia sangat dipengaruhi dinamika politik domestik dan dijalankan melalui sistem nilai tukar mengambang terkendali. Pemerintah dan otoritas moneter melakukan intervensi guna mencegah apresiasi rupiah yang terlalu cepat, sekaligus menjaga daya saing ekspor nasional. Hal ini penting mengingat sebagian besar ekspor Indonesia masih didominasi komoditas berbasis sumber daya alam.
Namun demikian, upaya mempertahankan nilai tukar rupiah pada level rendah tidak secara otomatis menciptakan surplus perdagangan yang berkelanjutan. Pasalnya, sekitar 70 persen produk ekspor barang jadi Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, terutama di sektor tekstil, alas kaki, otomotif, hingga industri makanan olahan.
Untuk menghindari jebakan dolar dan meredam tekanan keuangan dari Amerika Serikat, Indonesia perlu memperluas penggunaan rupiah dalam perdagangan bilateral, khususnya dengan negara-negara pengekspor minyak dan bahan pangan yang juga menjadi mitra ekspor bahan baku Indonesia. Langkah ini dapat diperkuat melalui kerja sama multilateral, termasuk dalam kerangka keanggotaan BRICS.
Selain itu, arah pertumbuhan ekonomi nasional juga perlu bergeser dari yang berbasis konsumsi menuju ekonomi produktif. Penguatan sektor manufaktur menjadi kunci, tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membuka lapangan kerja secara luas.
Agar potensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal, Indonesia perlu memperdalam reformasi pasar keuangan, meningkatkan konvertibilitas rupiah, serta memperbaiki efisiensi alokasi modal. Di sisi lain, pengendalian arus modal tetap diperlukan guna menjaga stabilitas dan kedaulatan moneter.
Peran badan investasi nasional seperti Danantara juga dinilai strategis. Dengan memanfaatkan cadangan devisa yang berasal dari surplus perdagangan, Danantara dapat mengarahkan investasi ke sektor-sektor prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur penunjang industri dan manufaktur.
Dalam konteks ini, pengembangan pelabuhan yang dikelola Pelindo sebagai pusat transhipment internasional menjadi sangat penting. Pembangunan pelabuhan harus terintegrasi dengan kawasan industri dan manufaktur berorientasi ekspor, sehingga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Keberadaan pelabuhan modern tidak hanya berfungsi sebagai gerbang perdagangan internasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan wilayah, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing langsung (FDI), serta menekan biaya ekonomi tinggi dan meningkatkan daya saing nasional.
Infrastruktur pelabuhan yang efisien, terintegrasi dengan sistem logistik dan transportasi darat, serta didukung arus peti kemas yang cepat, terbukti berkontribusi langsung terhadap peningkatan produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia, peningkatan efisiensi pelabuhan menjadi faktor krusial dalam memperbaiki neraca perdagangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dengan didukung sarana dan prasarana darat yang memadai, pelabuhan modern juga mampu menurunkan biaya logistik nasional. Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 20-22 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang berada pada level 12-13 persen. Jika kesenjangan ini dapat dipersempit, dampaknya diyakini akan meningkatkan daya saing ekspor sekaligus berujung pada peningkatan kesejahteraan buruh Indonesia.
Penulis adalah Komisaris Pelindo dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu.
