BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang dialog publik terkait polemik gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto. Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya penolakan dari masyarakat yang disuarakan melalui sebuah petisi daring.
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto diproses sebagaimana mekanisme yang berlaku.
Menurut Mensos, pengusulan tersebut dimulai dari masyarakat, diteruskan oleh pemerintah kabupaten/kota asal tokoh, lalu dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), hingga akhirnya sampai ke tingkat nasional melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
"Setelah dari kami, nanti kita naikkan ke dewan gelar dan dewan gelar nanti akan membawa ke presiden," jelas Mensos Saifullah Yusuf kepada Beritasatu.com, Sabtu (3/5/2025).
Terkait petisi penolakan yang telah ditandatangani oleh ribuan orang, Saifullah memandangnya sebagai hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang perlu disikapi secara bijak.
"Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Ini hal biasa menurut kami. Kita terima saja sebagai proses pembelajaran bersama karena yang diusulkan ini manusia, bukan malaikat. Manusia pasti ada kurang dan lebihnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Mensos Saifullah menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk berdialog dengan masyarakat. "Ya, kami kan bisa dialog di mana saja. Bisa dengan dialog publik," ucap Saifullah.
Gelombang Penolakan
Gelombang penolakan terhadap gelar pahlawan Soeharto mencuat sejak petisi berjudul "Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto!" diunggah di situs Change.org oleh akun Gerakan Masyarakat Sipil Adilu Soeharto pada 8 April 2025.
Petisi tersebut menyoroti tiga poin utama sebagai dasar penolakan. Pertama, dugaan keterlibatan Soeharto dalam sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985 dan kerusuhan Mei 1998.
Kedua, pelanggaran HAM secara umum. Ketiga, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melekat pada masa pemerintahannya.
Namun di sisi lain, terdapat juga kelompok masyarakat yang menganggap Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut atas kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional.
Pro-kontra terkait gelar pahlawan Soeharto ini pun menjadi salah satu diskursus publik yang cukup kuat menjelang Hari Pahlawan Nasional 2025.
Kemensos berkomitmen untuk terus menampung aspirasi masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menolak, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemberian gelar pahlawan.
Diputuskan Oktober
Di kesempatan lain, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan keputusan final gelar pahlawan nasional itu nantinya akan dipastikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, Prabowo juga akan menyetuji gelar pahlawan nasional untuk KH Abdurrahman Wahid.
"Belum ada keputusan final. Jadi, itu nanti akan diputus akhir Oktober atau November oleh presiden. Kalau dari kami tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," ujar Gus Ipul kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Usulan kedua sosok mantan presiden RI itu untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional menjadi bagian dari sepuluh nama tokoh yang diajukan bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pakar, dan budayawan.
Gus Ipul mengungkapkan, setiap usulan terkait gelar pahlawan nasional berawal dari aspirasi masyarakat. Usulan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota dengan membentuk tim peneliti dan pengkaji gelar pahlawan daerah.
Kemudian, usulan naik ke tingkat provinsi dan Kementerian Sosial dan akan dikaji tim terkait, sebelum ditindaklanjuti oleh Dewan Gelar dan presiden. Gus Ipul menjelaskan, dewan gelar akan memberikan pertimbangan kepada presiden untuk keputusan final pemberian gelar pahlawan.
Gus Ipul menyatakan, Soeharto dan Gus Dur secara persyaratan sudah memenuhi untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
"Soeharto dahulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca karena ada TAP MPR itu kan. Nah, sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, saya sebut berpeluang untuk mendapatkan kelar pahlawan tahun ini," jelasnya.
Tak hanya Soeharto dan Gus Dur, sejumlah tokoh juga berpeluang mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 2025. Namum, Gus Ipul belum bisa memastikannya.
"Kami belum tahu persis. Bisa 25, bisa 30, tergantung nanti, karena ada juga usulan yang tahun lalu itu bisa diusulkan kembali. Jadi ini masih kita bahas, kita dalami terus. Sekali lagi, Pak Harto dan Gus Dur punya peluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini," tutup Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan Gus Dur.
Editor: Surya
