BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah kasus warga negara Indonesia (WNI) yang bermasalah di Kamboja sepanjang triwulan pertama tahun 2025. Hingga akhir Maret, tercatat sebanyak 1.301 kasus, meningkat drastis sebesar 174% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari total kasus tersebut, 1.112 di antaranya atau sekitar 85% terkait dengan aktivitas penipuan daring (online scam) yang melibatkan WNI sebagai pelaku maupun korban. Angka ini melonjak hingga 263% dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya mencatat 306 kasus serupa.
Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, mengungkapkan sebagian besar WNI yang terlibat penipuan daring telah menetap di Kamboja lebih dari enam bulan.
"Meskipun pemerintah sudah memberikan peringatan dan berbagai informasi telah tersebar luas melalui media serta media sosial, masih banyak WNI yang tergiur dengan tawaran kerja menjanjikan gaji tinggi dan fasilitas mewah, namun ternyata menyesatkan," ujar Dubes Santo, demikian dikutip laman Kemlu.
Selain kasus penipuan daring, KBRI Phnom Penh juga menangani berbagai persoalan lain seperti sengketa perdata, ketenagakerjaan, dan masalah keimigrasian di sejumlah sektor bisnis. Berdasarkan data otoritas Imigrasi Kamboja, lebih dari 131.000 WNI bekerja secara legal di negara tersebut pada tahun 2024.
KBRI Phnom Penh juga mencatat 28 kasus kematian WNI dalam kurun waktu yang sama, naik 75% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan resmi dari pihak kepolisian dan rumah sakit di Kamboja, penyebab kematian didominasi oleh penyakit jantung dan stroke (39%), disusul diabetes serta gangguan ginjal atau liver (18%), penyakit dalam lainnya (14%), infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS (11%), kecelakaan (11%), dan penyakit paru-paru termasuk TBC (7%).
Menanggapi meningkatnya angka kasus tersebut, Dubes Santo menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa KBRI akan memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait di dalam negeri untuk mendorong langkah pencegahan, penanggulangan, serta penindakan terhadap kasus-kasus WNI bermasalah, khususnya yang terjerat kejahatan daring dan praktik perekrutan kerja ilegal.
Editor: Gokli
