BATAMTODAY.COM, Batam - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memperluas akses layanan keuangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kepri.
High Level Meeting TPAKD ini berlangsung di Gedung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa (9/12/2025). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam meningkatkan inklusi dan akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. "TPAKD memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan formal secara merata, aman, dan berkelanjutan," ujar Sinar Danandjaya.
Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah, perwakilan kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Kepri, baik secara langsung maupun daring, serta anggota TPAKD, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), asosiasi pengusaha, akademisi, dan pelaku industri jasa keuangan.
High level meeting tersebut membahas implementasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) serta arah kebijakan Roadmap TPAKD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026-2030. Perwakilan Direktorat Inklusi Keuangan OJK, Yona Wulandari, menjelaskan bahwa IKAD dirancang sebagai instrumen strategis untuk memetakan kondisi akses keuangan di setiap kabupaten dan kota.
"IKAD menjadi indikator penting yang dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kebijakan pembangunan daerah lebih tepat sasaran," kata Yona.
Forum juga menyoroti sejumlah tantangan percepatan akses keuangan, antara lain masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah kepulauan. Kondisi tersebut dinilai memerlukan strategi edukasi keuangan yang lebih masif dan berkelanjutan.
Selain itu, peserta forum membahas sektor-sektor prioritas yang dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan daerah, yakni sektor perikanan, pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam kesempatan yang sama, Sinar Danandjaya memaparkan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) Provinsi Kepulauan Riau hingga September 2025. Ia menyebutkan pertumbuhan total aset dan kredit di Kepri menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera Bagian Utara, masing-masing mencapai 13,50 persen dan 20,68 persen.
"Dana pihak ketiga juga tumbuh positif sebesar 14,20 persen, tertinggi di Sumatera Bagian Utara, dengan tingkat risiko pembiayaan yang relatif rendah," ujarnya.
Rasio Non-Performing Financing (NPF) tercatat berada pada level 1,30 persen dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp5,916 miliar. Kinerja pergadaian di Kepri juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 34,16 persen, sementara pembiayaan perusahaan modal ventura melonjak hingga 350,85 persen dengan tingkat risiko yang tetap rendah.
Namun demikian, OJK mencatat adanya tantangan pada sektor asuransi jiwa yang mengalami kontraksi sebesar 8,26 persen secara tahunan. Di sisi lain, sektor asuransi umum justru tumbuh positif sebesar 13 persen dan menjadi satu-satunya wilayah di Sumatera Bagian Utara yang mencatatkan pertumbuhan di sektor tersebut.
Sinar Danandjaya turut mengapresiasi capaian TPAKD Provinsi Kepulauan Riau yang masuk sebagai nominator TPAKD terbaik di wilayah Sumatera. "Capaian ini menunjukkan komitmen dan konsistensi seluruh anggota TPAKD dalam memperluas akses keuangan dan melindungi konsumen," katanya.
Sejumlah program unggulan TPAKD Kepri terus dijalankan, di antaranya program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), business matching, literasi keuangan, serta dukungan perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui High Level Meeting ini, TPAKD Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan guna meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Editor: Gokli
