BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam yang dinilai gagal menyiapkan mitigasi atau strategi pengurangan risiko terhadap potensi bencana sampah yang kini terjadi di Kota Batam. Kritik itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Batam, Kamis (20/11/2025).
Amsakar menegaskan bahwa Kepala DLH yang sudah menjabat selama tujuh tahun seharusnya memiliki langkah antisipasi yang matang. Namun, ia menyebut tidak melihat adanya mitigasi dari OPD teknis tersebut.
"Ini yang saya maksud mitigasi OPD teknis tidak berjalan. Tujuh tahun menjabat seharusnya sudah ada perencanaan jelas. Anehnya, enam tahun berjalan relatif tanpa masalah, tapi mengapa tahun ketujuh eskalasinya justru seperti ini," tegas Amsakar.
Salah satu persoalan yang disorot ialah penutupan zona A TPA Telaga Punggur, yang kini berstatus tidak aktif setelah mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tumpukan sampah di zona tersebut telah mencapai ketinggian sekitar 20 meter atau setara 7,5 ton, melanggar ketentuan sistem landfill yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan sampah Kota Batam.
"Zona A TPA Punggur sudah terkena sanksi dari Kementerian. Seharusnya Batam menggunakan sistem landfill, bukan dumping yang hanya menumpuk sampah hingga mencapai 20 meter," jelasnya.
Amsakar mengakui penutupan zona tersebut berdampak langsung pada pengangkutan sampah dari TPS dan perumahan. Antrian panjang truk sampah menuju zona B TPA Punggur kini mengganggu pengangkatan sampah harian.
"Satu zona ditutup, itu yang dikeluhkan masyarakat. Saya dan wakil sudah turun ke TPA, dan antrian truk ke zona B betul-betul kacau," katanya.
Untuk menangani situasi ini, Pemko Batam meminta Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kelonggaran atas sanksi di zona A. Pemerintah juga menyiapkan desain jalan yang memutari zona tertutup agar arus truk sampah lebih lancar. Desain tersebut disusun bersama BP Batam dan akan dilanjutkan melalui proses tender.
"Untuk jangka pendek, saya sudah meminta BP Batam membuat desain jalan memutari zona yang ditutup agar antrian truk bisa terurai. Karena itu kami juga meminta Kementerian memberi kelonggaran," ujarnya.
Meski melayangkan kritik keras, Amsakar belum berbicara mengenai kemungkinan rotasi atau pergantian jabatan di DLH. Namun ia menegaskan bahwa mitigasi dan penanganan cepat adalah hal yang harus diprioritaskan untuk mencegah krisis sampah semakin memburuk.
Editor: Gokli
