BATAMTODAY.COM, Karimun - Keseriusan pemerintah pusat mempercantik 'wajah Indonesia', sekaligus untuk mendongkrak perekonomian nasional dengan membangun Pelabuhan Peti Kemas Malarko Karimun, dipertanyakan banyak kalangan.
Bukan tanpa alasan pertanyaan demi pertanyaan dialamatkan ke proyek strategis pembangunan Pelabuhan Malarko. Pasalnya, pengerjaannya yang dimulai sejak 13 tahun silam, hingga saat ini tak kunjung tuntas alias mangkrak.
Dari hasil liputan kolaborasi dari Kelompok II Zona Karimun-Lingga dalam 'In House Training Jurnalisme Kemaritiman Berwawasan Kebangsaan', sejatinya 'jatah' program pembangunan nasional ini sangat bermanfaat bagi daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP). Namun kenyataannya, proyek Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, ini baru sebatas khayalan.
Dua kali ganti presiden (Soesilo Bambang Yudhoyono-Joko Widodo), proyek ini belum juga terselesaikan. Pembangunan pelabuhan peti kemas berskala internasional, dengan Rp200 miliar, tak sedikitpun dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berada di pulau terluar sebagai etalase Indonesia.
"Kabarnya, proyek pelabuhan ini sudah menghabiskan ratusan miliar rupiah. Tapi, ya kita lihat sendiri, tidak selesai-selesai. Cuma jadi khayalan saja," ujar Wira, Ketua Kelompok Nelayan Dusun Pemabung, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.
Dari data yang dirangkum, proyek pembangunan Pelabuhan Malarko hanya berjalan selama empat tahun, 2008-2012. Proyek terhenti sejak 2013 akibat adanya persoalan hukum atas temuan Inspektorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karimun, Tiyan Andesta, ketika dimintai tanggapannya perihal kelanjutan persoalan hukum 'Pelabuhan Malarko', tidak dapat memberikan komentar. "Itu bukan ranah kami. Itu Kejati (Kejaksaan Tinggi Kepri)," ujarnya.
Untuk pembangunan Pelabuhan Malarko, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran total sebesar Rp 131,107 miliar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tahap awal pada 2008, zaman Presiden SBY, anggaran sudah tersalurkan Rp 27,105 miliar. Lalu, pada tahap kedua kembali dianggarkan untuk kontrak paket supervisi sebesar Rp 476,4 juta.
Pada 2010 kembali dilakukan lelang paket pengadaan jasa konsultasi supervisi lanjutan untuk fasilitas Pelabuhan Malarko, dengan pagu Rp 450 juta. Di tahun yang sama, juga diumumkan kembali terkait pengadaan jasa borongan dengan pagu sebesar Rp 19,5 miliar.
Kemudian, pada 2011 dilakukan kembali lelang pengadaan barang dan jasa kategori umum dengan sistem pasca kualifikasi jasa konstruksi bidang sipil, sub bidang dermaga dan perawatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 33 miliar. Pada tahun 2011, juga dilanjutkan dengan pekerjaan supervisi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dengan pagu Rp 716 juta.
Sebelum terhenti, pada 2012 aktivitas pengerjaan kembali dilakukan dengan anggaran sebesar Rp 860 juta. Pemerintah pusat juga menguncurkan dana sebesar Rp 49 miliar pada tahap pembangunan trestle atau jalan penghubung dermaga. Setelah itu, pembangunan pun terhenti hingga saat ini.
Dari total anggaran yang dikucurkan, proyek Pelabuhan Peti Kemas Malarko baru terbangun causeway seluas 800 x 6 meter persegi. Dan dermaga seluas 110x10 meter persegi.
Anggota DPR RI Dapil Kepri, Cen Sui Lan, menyebut anggaran yang digelontorkan dengan hasil yang dibangun di proyek tersebut tidak sebanding. Dia juga mengatakan pembangunan Pelabuhan Malarko harus dilanjutkan agar tidak terkesan mubazir.
"Anggaran pembangunan pelabuhan ini memakan anggaran yang besar, lebih dari Rp 200 miliar. Dan kalau tidak dilanjutkan, sangat mubazir. Padahal fungsinya sangat dinantikan masyarakat," ujar Cen Sui Lan di Tanjungpinang, baru-baru ini
Terhentinya pembangunan Pelabuhan Malarko, yang disebut sangat dinantikan itu, sangat berdampak bagi masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan di sekitar pelabuhan tersebut.
Impian masyarakat setempat mendapat 'untung' dari mega proyek pelabuhan peti kemas ini, terkatung-katung. Menjadi nelayan tak lagi dapat ikan, berharap dapat pekerjaan di pelabuhan itu juga tak kunjung terealisasi.
Masyarakat yang tinggal berhadapan dengan Singapura itu, kini tak dapat lagi melaut karena area tangkapnnya terganggu dengan adanya proyek pelabuhan tersebut.
Sementara para pemuda yang menggantungkan harapan bekerja di pelabuhan peti kemas tersebut, seperti pupus harapan. "Pemuda kami ingin melaut, tak bisa lagi. Menunggu dapat bekerja di pelabuhan ini pun tak kunjung jadi," ujar seorang nelayan lainnya, yang menyebut 80 persen pemuda di sana masih menganggur.
Padahal, sejak awal dibangun, pelabuhan peti kemas yang berada di etalase Indonesia itu digadang-gadang dapat mendongkrak perekonomian nasional, yang juga berdampak bagi perekonomian daerah terluar dan terdepan Indonesia.
Seperti diungkap Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, pelabuhan samudera atau pelabuhan ini nantinya dapat disinggahi kapal-kapal besar dan memiliki fasilitas lengkap untuk kegiatan bongkar muat barang ekspor dan impor.
Banyak yang menganalisa, terbangunnya pelabuhan ini dapat meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya, pelabuhan ini terletak di jalur perdagangan internasional terpadat di Selat Melaka, yang berhadapan langsung dengan Singapura.
Pelabuhan itu juga memiliki keunikan jika dibandingkan dengan pelabuhan umumnya yang ada di Indonesia. Pelabuhan ini merupakan bagian dari wilayah perdagangan bebas, atau free trade zone (FTZ). Pada kawasan ini berlaku pembebasan pajak dan cukai.
Saking 'indahnya' tujuan dan janji pemerintah pusat akan manfaat pembangunan Pelabuhan Malarko, pemerintah daerah hingga kini terus berupaya melakukan 'lobi-lobi' agar pemerintah pusat dapat melanjutkan pembangunannya.
Nelayan Berharap Makmur Malah Nganggur
Potensi sumber daya ikan laut di sekitar kawasan Pelabuhan Peti Kemas Malarko di Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, dulunya merupakan sumber penghasilan masyarakat nelayan setempat.
Awal 2008, iming-iming pemerintah pusat datang. Area tangkap ikan nelayan setempat dikabarkan akan dijadikan pelabuhan berskala internasional. Untuk kegiatan bongkar muat barang ekspor dan impor. Pastinya akan banyak tenaga kerja terserap di sana.
"Dengan iming-iming begitu, kami sangat mendukung. Setidaknya, anak-anak kami nanti bisa bekerja di situ. Harapannya, ekonomi anak-anak kami lebih meningkat daripada jadi nelayan seperti kami ini. Bisa lebih makmurlah," ujar Wira, Ketua Kelompok Nelayan Setempat yang diiyakan anggota kelompok nelayan lainnya, Rabu (29/9/2021).
Sudah habis ratusan miliar rupiah, pembangunan pelabuhan tersebut tak kunjung selesai. Nelayan dan anak-anaknya yang berharap makmur jika adanya pelabuhan tersebut, sekarang malah menganggur.
"80 persen pemuda di sini sudah berharap sekali bisa dapat bekerja di pelabuhan itu. Karena menjadi nelayanpun area tangkap kami sudah terbatasi dengan adanya proyek itu," terang Deni Haryadi, Pembina Koperasi Nelayan Berusaha Bersama Berjaya (KNB3).
Alasan tidak mau melaut, ungkap Deni, karena area tangkap nelayan saat ini semakin menyempit sejak awal dibangunnya proyek Malarko tersebut.
"Bahkan tak sedikit jaring nelayan di sini rusak karena terkena terumbu karang yang menempel di pancang tiang pelabuhan. Lalu hanyut dan mengenai jaring kami. Penghasilan kami pun jadi menurun drastis," tambahnya.
Akhirnya, para pemuda setempat yang awalnya berharap dapat makmur dengan adanya pelabuhan tersebut, malah menganggur. Pelabuhan yang sangat dinantikan sebagai sumber penghasilan itu, hanya sebatas penantian.
"Jadi yang 80 persen pemuda kita berharap bisa bekerja di pelabuhan itu jadi pengangguran," ungkap Deni lagi.
Ramai-ramai Desak Jokowi Tuntaskan Proyek Malarko
Besarnya manfaat Pelabuhan Peti Kemas Malarko yang akan didapat masyarakat pesisir di perbatasan tiga negara, Indonesia-Malaysia-Singapura, membuat para petinggi di daerah ini bersuara.
Dari pemimpin daerah sampai legislator di Kepri melakukan berbagai upaya agar pelabuhan yang sudah mangkrak hampir 10 tahun itu, bisa dilanjutkan pengerjaannya.
Bupati Karimun Aunur Rafiq, Gubernur Kepri Ansar Ahmad bahkan sudah berulang kali mendatangkan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi untuk melihat langsung proyek pelabuhan yang mangkrak tersebut.
Bahkan Aunur Rafiq dan Ansar Ahmad langsung menemui Budi Karya Sumadi di kantor Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Selasa (24/8/2021) lalu. Kedua kepala daerah tingkat II dan tingkat I itu 'membujuk' sang menteri agar proyek tersebut dianggarkan kembali pengerjaannya.
"Apa yang kita lakukan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kepri. Salah satunya kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko, sebab nantinya bisa menjadi roda perekonomian di Kepri, Karimun khususnya," ujar Ansar Ahmad usai pertemuan dengan Budi Karya Sumadi kepada wartawan.
Pelabuhan yang terletak di jalur strategis bagi perdagangan internasional. Sebab lokasinya berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, dan berada dekat sekali dengan kawasan melintasnya pelayaran internasional, Selat Malaka.
Nilai lebihnya lagi, daerah ini juga ditetapkan sebagai kawasan free trade zone yang memberlakukan pembebasan pajak dan bea cukai. Sangat berpotensi menarik investor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Karimun dan Provinsi khususnya, dan Indonesia umumnya.
Wakil rakyat dari DPRD tingkat II, DPRD tingkat I dan DPR RI juga ikut bersuara. Bakti Lubis, Ery Suandy dan Raja Bahktiar sebagai anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan Kabupaten Karimun, misalnya, ikut juga bersuara.
"Penyebab mangkraknya pembangunan Pelabuhan Malarko harus dilakukan penyidikan. Kemenhub kita minta melanjutkannya jangan lepas tangan," ujar Bakti Lubis.
Setali tiga uang, Ery Suandi juga mengatakan jika mangkraknya disebabkan masalah hukum, maka harus dituntaskan masalah hukumnya. "Jadi mengapa tidak dituntaskan?" tegasnya.
Raja Baktiar juga mengungkapkan suara senada. "Kemenhub RI diminta segera menyelesaikan proyek tersebut agar bermanfaat karena proyek tersebut bisa menambah daya tahan ekonomi mayarakat karimun," ujarnya.
Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Kepri, selain bersuara di media massa, dia juga melakukan upaya konkrit dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenhub RI terkait penyelesaian proyek pelabuhan tersebut.
"Saya selalu mendesak Kemhub dalam setiap rapat bersama Kemenhub agar proyek Pelabuhan Malarko diselesaikan pembangunannya. Saya selalu menagih janji Menteri Perhubungan RI pada awal tahun 2020 yang akan menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Malarko tersebut sampai akhir 2021," ungkapnya.
Selain menyampaikan hal tersebut ke Kemenhub RI, Cen Sui Lan juga menindaklanjutinya dengan meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mencarikan pihak investor atau swasta yang berminat menyelesaikan pembangunan dan pengengelolaan pelabuhan tersebut.
"Kita langsung panggil Bupati karimun untuk menghadap Dirjen untuk dapat mencarikan investor, atau pihak swasta yang kuat yang berminat untuk membangun dan mengelola pelabuhan itu. Sampai saat ini masih ditunggu pihak Dirjen (Hubla, red)," terangnya.
Investor atau pihak swasta yang berminat akan diberikan hak membangun dan mengelola pelabuhan tersebut melalui KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha).
"Bagi investor yang membangun pelabuhan tersebut sekaligus di berikan hak konsesi mengelola pelabuhan tersebut melalui program KPBU, karena progran tersebut sudah banyak dilakukan Dirjen yang ada di kementerian lainnya agar pembangunan dapat berlanjut," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, pengembangan pelabuhan ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP).
Budi bahkan mengaku, pemerintah siap menawarkan hak konsesi kepada pihak swasta yang siap mengembangkan Pelabuhan Malarko.
"Kita siap memberikan penawaran konsesi selama 30 tahun bagi pihak yang ingin mengembangkan pelabuhan ini," kata Budi Karya beberapa waktu lalu.
Ssssttt...Sudah Ada Pihak Swasta yang Akan Lanjutkan Pengerjaan Pelabuhan Malarko
Sebagai pemerintah daerah, Bupati Karimun mengatakan untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Malarko, paling tidak membutuhkan anggaran sekitar 100-an miliar lagi.
"Paling tidak, kita membutuhkan biaya sekitar 100 miliar lagi untuk menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Malarko. Namun kondisi APBN kita defisit sehingga Kemenhub tidak bisa menyediakan anggaran untuk kita. Makanya Pak Menteri meminta kita untuk mencari investor sehingga dapat bekerjasama dalam penyelesaian. Namun pastinya pengelolaannya nanti pihak swasta dengan kerjasama KSP atau KSO dengan melibatkan BUP kita dan BUP Provinsi, dan juga dari Kemenhub," jelas Bupati Rafiq.
Kata Rafiq, pihaknya dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad rupanya sudah mempersiapkan rekanan dari swasta yang tertarik melakukan kerjasama operasional atau kerjasama pemanfaatan untuk mengembangkan Pelabuhan Peti Kemas Malarko.
"Kita bersama Pak Gubernur sudah menjajaki pihak swasta. Ada ketertarikan untuk mereka mengelola pelabuhan itu dan melanjutkan pembangunan, namun kami belum sebutkan karena masih dalam proses pembahasan, tetapi mereka ada yang sudah mau," kata Bupati Karimun Aunur Rafiq kepada media ini usai rapat paripurna di DPRD Karimun, Kamis (30/9/2021).
Rafiq menegaskan bahwa rencana swasta akan mengambil alih pengerjaan pelabuhan dan operasionalnya itu sudah disampaikannya ke Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.
"Sudah kita sampaikan, mudah-mudahan Pak Menteri bisa memutuskan secepatnya sehingga investor yang sudah mau ini bisa melanjutkan dan melakukan pekerjaan sesuai yang sudah mereka rencanakan, kita sangat berharap tahun 2022 nantinya bisa kembali dilanjutkan," tegasnya.
Mewakili masyarakat Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq mengaku sangat mengharapkan Pelabuhan Malarko dapat segera dilanjutkan dan terealisasi manfaatnya, sehingga masyarakatnya dapat merasakan dampaknya, khususnya bagi perekonomian masyarakat setempat.
"Dampak baiknya tentu akan terbukanya lapangan pekerjaan serta yang terpenting multiplier effect-nya tentu ada penerimaan-penerimaan yang bisa ditarik untuk daerah dan pemerintah pusat," pungkas Rafiq.
Mendengar kabar baik terkait ada investor yang ingin mengambil alih tersebut, Aunru Rafiq mengaku sangat senang. "Bahkan akan terus saya dorong pembangunannya sampai selesai, sehingga nantinya kita memiliki pelabuhan peti kemas yang sangat dibutuhkan oleh investor," ungkapnya.
Pelabuhan Malarko ini nantinya akan dijadikan pelabuhan samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar. Dengan dilengkapi fasilitas yang lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, serta dilengkapi gudang. Membangun jaringan peti kemas yang terintegrasi, juga dapat mendukung penurunan biaya logistik dan peningkatan perdagangan nasional bahkan internasional.
(Hasil liputan kolaborasi dari Kelompok II Zona Karimun-Lingga dalam 'In House Training Jurnalisme Kemaritiman Berwawasan Kebangsaan'. Ketua: Muhammad Sarih, Anggota: M. Saimi Arrahman Rambe, Muhammad Asyri, Andre Zuriansyah dan Sri Rhamadini Nichita Bella)
