BATAMTODAY.COM, Karimun - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karimun membantah pernyataan anggota Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsir, yang menyebut pembangunan pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dengan dana APBN sebesar Rp90 miliar, gagal terealisasi.
Bantahan terhadap pernyataan legislator dari dapil Natuna - Anambas itu disampaikan Kabid Perhubungan Laut, Dishub Kabupaten Karimun, Afrian. Dan menurutnya, pengerjaan pembangunan pelabuhan Malarko masih berjalan hingga sekarang ini dan tidak menemui kendala sedikit pun.
"Yang diajukan itu Rp99 miliar, tapi yang terealisasi Rp91 miliar. Dan pengerjaannya masih berlangsung hingga hari ini. Jadi, tidak benar jika dikatakan proyek tersebut terhenti di tahun 2013 ini," terang Afrian kepada BATAMTODAY.COM, di ruangannya, siang tadi.
Afrian menyarankan agar wartawan mempertanyakan proses itu ke Kepala dishub Karimun atau Bupati Karimun. Sebab, dirinya hanya sebagai pelaksana teknis di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Karimun, Ariyandi, malah kelihatan bingung ketika dipertanyakan tentang proses pengembalian dana APBN tersebut ke Pusat.
"Saya tak tahu itu. Kok dikembalikan. Kenapa?" ujarnya kebingungan.
Anggota Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsir, di salah satu koran lokal, Selasa (30/7/2013) lalu, menyebut, anggaran APBN untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebesar Rp90 miliar, gagal terealisasi. dan dikembalikan ke Pusat, dibantah Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan (Kabi
Anggota Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsir, di salah satu koran lokal, Selasa (30/7/2013) lalu, menyebut, anggaran APBN untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebesar Rp90 miliar, gagal terealisasi. dan dikembalikan ke Pusat, dibantah Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan (Kabi
"Alasan gagal karena persiapan pengerjaan tidak optimal. Anggarannya terpaksa dikembalikan ke Pusat," ujar Sofyan, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPRD Kepri itu.
Menurutnya, tidak optimalnya persiapan pengerjaan ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan daerah. Padahal, katanya lagi, Pemkab Karimun telah menyiapkan lahan dan sarana pendukung lainnya. "Kepri sangat dirugikan akibat gagalnya pembangunan pelabuhan kargo terbesar setelah Batuampar di Batam tersebut," ulasnya.
Lebih jauh Sofyan menyebut, besarnya alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di Kepri hingga mencapai Rp344 miliar itu, menunjukkan besarnya perhatian pemerintah Pusat terhadap Provinsi Kepri. Hanya saja perhatian tersebut belum diimbangi dengan alokasi dana pembangunan dari APBD Kepri sendiri.
"Kami sangat prihatib, sebab Dishub Kepri hanya kebagian alokasi anggaran sebesar Rp31 miliar lebih saja pada TA 2013 ini. Bahkan dana tersebut juga termasuk belanja pegawai," terangnya. (*)
Editor: Dodo
