BATAMTODAY.COM, Karimun - Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun hingga kini masih terbengkalai. Menanggapi hal itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan pihaknya telah mengusulkan kembali pelabuhan tersebut menjadi prioritas pembangunan.
"Sebenarnya tahun ini pusat telah mengucurkan dana pembangunan kelanjutan proyek pelabuhan Malarko senilai Rp50 miliar. Namun hingga saat ini belum juga turun lantaran terkendala teknis dan kita tidak tahu masalahnya apa," kata Nurdin belum lama ini.
Dia mengatakan, sebelumnya Menteri Perhubungan sempat menanyakan kepadanya kenapa pelabuhan tersebut tidak dilanjutkan. "Hal ini juga saya kurang tahu kenapa. Karena ini masalah tekhnis, soal ini kewenangannya ada di KSOP, saya gak bisa jawab, karena masalah tekhnis,” ucap Nurdin.
Menurut Nurdin pembangunan pelabuhan Malarko sangat dibutuhkan, sebab dampaknya nanti akan membangun ekonomi kerakyatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
"Ini merupakan prioritas pembangunan, dan saat ini sudah kita usulkan kembali," katanya.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Seksi Lalu Lintas Laut (Kasi Lala) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas II Karimun, Mappeati mengatakan, pihaknya meminta pelabuhan Malarko dapat diaudit terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pembangunannya.
Menurut dia, KSOP tidak mengetahui siapa pemilik proyek pelabuhan Malarko tersebut, dan pada saat awal pembangunan pihak KSOP pun tidak dilibatkan.
"Kita minta pembangunan itu diaudit terlebih dahulu, baru kita bisa melihat hasil keputusannya seperti apa. Sementara kita sama sekali tidak memegang surat menyurat pembangunan pelabuhan tersebut, tiba-tiba kami diminta untuk melanjutkan. Dan saat ini pun kabarnya lahan tersebut belum dibebaskan dan masih berstatus milik warga. Maka dari itu kalau kita diperintahkan oleh Dirjen untuk melanjutkan baru kita lanjutkan," kata Mappeati.
Saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Dirjen Perhubungan pada 1 November 2018 lalu untuk melakukan pengauditan pembangunan pelabuhan tersebut. "Kita sudah kirim surat permohonan, namun mereka bilang masih dievaluasi. Jadi kita tunggu saja dulu," katanya.
Diketahui proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu dibangun sejak awal pembangunan pada 2008 hingga sekarang, namun tak kunjung selesai. Pelabuhan yang direncanakan untuk bongkar muat bertaraf internasional itu padahal sejak 2008 hingga 2012 lalu negara telah mengeluarkan uang untuk mendanai paket konsultasi supervisi pembangunan pelabuhan laut pulau terluar itu lebih kurang Rp3,1 miliar.
Editor: Yudha
