BATAMTODAY.COM, Bintan - Pemerintah Kabupaten Bintan terus mematangkan proses pendataan ulang bangunan masyarakat yang berada di atas lahan TNI Angkatan Laut (TNI AL) di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara. Berbagai tahapan persiapan, mulai dari koordinasi lintas instansi hingga pemetaan menggunakan teknologi drone, telah dilakukan untuk memastikan proses inventarisasi berjalan akurat dan komprehensif.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, usai mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Isu Strategis Sinkronisasi Tata Ruang Nasional dan Daerah yang membahas persoalan lahan TNI AL dan masyarakat Tanjunguban. Rapat yang digelar di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (25/6/2026), dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan.
Menurut Ronny, pemerintah bersama seluruh pihak terkait telah menyiapkan berbagai langkah teknis untuk mendukung pendataan ulang bangunan masyarakat yang berada di kawasan tersebut. "Secara umum semua persiapan telah cukup matang. Tim teknis gabungan juga sudah mulai turun sejak awal Juni. Kita doakan bersama, ikhtiar ini bisa membuka tabir dan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas," ujar Ronny.
Ia menjelaskan, rangkaian persiapan diawali dengan rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada awal April 2026. Selanjutnya, pada Mei 2026, Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama perwakilan TNI AL, instansi terkait, dan tokoh masyarakat kembali menggelar pertemuan guna membahas perkembangan pendataan ulang bangunan di kawasan tersebut.
Pada periode yang sama, tim teknis juga mengadakan rapat internal untuk mematangkan metode pemetaan delapan kampung menggunakan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone agar hasil pendataan lebih efektif dan akurat.
Pendataan ulang tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjunguban di atas Tanah TNI Angkatan Laut di Kecamatan Bintan Utara.
Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara Tim Inventarisasi hingga April 2026, tercatat sebanyak 475 kepala keluarga (KK)/bangunan di Kelurahan Tanjunguban Kota telah terdata. Proses inventarisasi masih terus berlangsung, termasuk di wilayah Tanjunguban Selatan.
Sebagai bagian dari tahapan teknis, tim gabungan juga telah melaksanakan pemetaan lapangan menggunakan drone pada 10-11 Juni 2026. Kegiatan tersebut menghasilkan data foto udara (orthophoto) terbaru mengenai kondisi pemanfaatan lahan di delapan kampung, meskipun sempat terkendala faktor cuaca.
Pendataan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten Bintan, TNI AL, kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat setempat. Selain mendata bangunan warga, tim juga menginventarisasi berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti rumah ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan.
Ronny menegaskan keberhasilan proses pendataan sangat bergantung pada dukungan seluruh pihak, terutama saat tahapan verifikasi lapangan, validasi, dan sinkronisasi data. "Dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, sangat kami harapkan. Saat verifikasi lapangan terkait bangunan, validasi, hingga sinkronisasi data nanti, semuanya membutuhkan ketelitian agar setiap tahapan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota tim pendataan untuk mengedepankan pendekatan yang humanis selama berinteraksi dengan masyarakat.
Menurut Ronny, selain menghasilkan data yang akurat, proses pendataan juga harus mampu menjaga kondusivitas dan stabilitas sosial di tengah masyarakat sehingga penyelesaian persoalan lahan dapat berlangsung secara baik dan berkeadilan.
Editor: Gokli
