BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Dukungan tersebut ditandai dengan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027.
Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Rabu (17/6/2026). Selain menyetujui pagu indikatif awal sebesar Rp 58,24 triliun, Komisi X juga mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendikdasmen untuk memperkuat berbagai program prioritas pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa penyusunan program dan anggaran tahun 2027 selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Asta Cita Presiden, serta agenda penguatan sumber daya manusia Indonesia.
"Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel," ujar Abdul Mu'ti.
Untuk mendukung pelaksanaan program strategis, Kemendikdasmen mengusulkan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 40,75 triliun. Selain itu, kementerian juga mengajukan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp 38,52 triliun yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik.
Komisi X DPR RI menyetujui seluruh usulan tambahan tersebut guna memastikan program-program prioritas yang belum terakomodasi dalam pagu awal dapat berjalan optimal. Program yang menjadi perhatian antara lain Wajib Belajar 13 Tahun, afirmasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemenuhan kualifikasi S-1/D-IV guru, beasiswa afirmasi pendidikan menengah, beasiswa prestasi, asesmen satuan pendidikan, serta pengembangan kebahasaan dan kesastraan.
Di sisi lain, Kemendikdasmen juga berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui sejumlah program unggulan. Program tersebut mencakup digitalisasi pembelajaran, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), penguatan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial (AI), pengembangan talenta peserta didik, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta penguatan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi turut menyampaikan dukungan disertai catatan strategis. Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), peningkatan pendampingan digitalisasi bagi guru, serta penguatan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Sementara itu, Fraksi Golkar menyetujui usulan anggaran dengan harapan dapat menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan, termasuk pemenuhan tunjangan guru, kepastian jenjang karier, optimalisasi program PPG, serta penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan.
Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi atas pemaparan Kemendikdasmen dan menyatakan komitmennya untuk mengawal pencapaian target pendidikan yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menilai pagu awal yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan. Meski demikian, fraksi tersebut mendukung tambahan anggaran dengan sejumlah rekomendasi, antara lain percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah 3T, pemenuhan kekurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN, peningkatan investasi di bidang sains dan teknologi, serta penyusunan peta jalan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Seluruh pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 yang telah disetujui selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut mampu memperkuat transformasi pendidikan nasional dan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter kuat.
Editor: Gokli
