BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah Tokoh masyarakat di Kepri menyoroti maraknya aktivitas tambang pasir ilegal yang berada di wilayah kepri dan sering menggunakan dump truck besar.
Andi Cori, salah satu tokoh masyarakat menegaskan pihaknya tidak menolak aktivitas tambang pasir karena material tersebut memang dibutuhkan untuk konstruksi dan pembangunan infrastruktur di Tanjungpinang-Bintan. Namun, ia mempersoalkan operasi ilegal berskala besar yang merusak jalan umum dan membahayakan keselamatan warga.
"Hari ini kami ingatkan pada pengusaha ilegal yang menggunakan dump truck besar. Kami sudah mendapatkan bukti lengkap dan lokasi dari drone. Tolong indahkan, jangan gunakan dump truck berkapasitas besar melewati jalan raya yang dibangun pemerintah," tegas Andi Cori saat konferensi pers di Cafe Qozy Km 8 Atas, Tanjungpinang, Jumat (19/6/2026).
Ia mencontohkan, proyek Balai Meranti justru mengambil pasir laut untuk bahan bangunan dan difasilitasi izin oleh pemerintah. Sebaliknya, tambang darat ilegal dibiarkan beroperasi tanpa reklamasi, tanpa membayar PNBP, dan tanpa tanggung jawab lingkungan.
"Tambang berizin itu jelas pertanggungjawabannya. Mereka reklamasi, bayar pajak, ada kontribusi ke negara. Tapi kalau tambang ilegal skala besar pakai alat berat, mungkin enggak mereka bayar pajak? Di Lingga saja retribusi pasir cuma 23.000, padahal sudah bertahun-tahun," ungkapnya.
Salah satu tokoh yang hadir, Rasyid menambahkan, pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat soal truk Fuso pengangkut pasir yang beroperasi dari pagi hingga sore dan melintas di jalur padat pelajar.
"Kemarin ada pengaduan keselamatan para pelajar dan masyarakat sekitar. Beberapa wisatawan hampir terserempet. Selama ini yang selalu ditangkap dan dijadikan tersangka orang-orang kecil. Kenapa bos-bosnya tidak pernah ketahuan?,” kata Rasyid.
Andi Cori mengkritik ketimpangan penegakan hukum dan mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat UUD 1945. Ia meminta aparat penegak hukum diawasi hingga ke meja hijau agar tidak tebang pilih.
"Tidak mampu menjalankan penegakan hukum terhadap penguasa dan pengusaha yang melawan hukum. Kalau rakyat kecil mudah diproses. Padahal media boleh mencari dan menyampaikan informasi. Kalau kita murni jalankan Pancasila dan UUD 45, harusnya tidak ada yang ditutupi," ujarnya.
Ia juga menyoroti kerusakan ekosistem mangrove dan infrastruktur publik. Jembatan Kawat di Dompak disebut sebagai salah satu yang terdampak aktivitas truk tambang bertonase besar.
"Jembatan paling lama itu, dibangun pakai uang negara. Tapi yang melewati dan menikmati justru pengusaha, sementara rakyat yang menanggung kerusakan," ucapnya.
Para tokoh yang hadir menambahkan, mereka sudah turun ke lapangan bersama tim dan mengantongi data serta masukan dari tokoh-tokoh masyarakat Bintan. Andi Cori menegaskan tidak melarang UMKM atau tambang rakyat berizin beroperasi.
"Kita akui Tanjungpinang, Bintan, proyek-proyek butuh pasir darat untuk infrastruktur. Silakan, kami tidak melarang. Tapi kami akan menyuarakan apabila terjadi ketimpangan dan kerugian bagi masyarakat," tegas Andi Cori.
Ia menyebut konferensi pers ini sebagai "penyampaian pertama dan terakhir". Jika aktivitas tambang ilegal dengan alat berat masih berlanjut, pihaknya siap membawa barang bukti berupa dokumen dan video drone ke kementerian terkait untuk proses hukum.
"Kami tidak main-main. Barang bukti dokumen dan video drone sudah siap. Kalau hari ini kami sampaikan dan tetap dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang menggunakan alat berat, mereka harus siap berhadapan dengan hukum," pungkasnya.
Editor: Yudha
