BATAMTODAY.COM, Karimun - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Karimun bersamaan dengan MPP di tujuh Kabupaten lainnya secara virtual, Senin (15/6/2026).
Peresmian MPP Karimun dihadiri langsung oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah dan wakil Bupati, Rocky Marciano Bawole serta Forkopimda Kabupaten Karimun.
Dengan diresmikannya MPP di Kabupaten Karimun, Indragiri Hilir, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kota Baru, Tanah Toraja dan Halmahera Selatan menjadikan total MPP yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 313.
Menteri PANRB menyampaikan bahwa kehadiran 8 MPP baru ini tidak sekedar menambah jumlah, tetapi meneguhkan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, inklusif, terintegrasi, berintegritas dan berdampak bagi masyarakat.
"Karena ukuran keberhasilan pelayanan publik bukanlah banyaknya layanan yang disediakan melainkan seberapa mudah masyarakat memperoleh layanan yang mereka butuhkan," ujarnya.
Sementara, Bupati Karimun, Iskandarsyah menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan bahwa kehadiran MPP ini didasarkan pada komitmen kuat pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, MPP bukan sekadar penggabungan loket fisik, melainkan pusat inovasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Filosofi kami sederhana, orang datang membawa harapan, pulang membawa kebahagiaan. Saya berkomitmen penuh agar seluruh urusan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Jika belum selesai di hari yang sama, sistem digital kami akan memastikan prosesnya transparan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terkatung-katung," ujar Bupati Iskandarsyah.
Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB memberikan apresiasi khusus kepada Pemkab Karimun atas inovasi "Jemput Bola". Karakteristik wilayah Karimun yang terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan unik yang disikapi dengan langkah progresif, seperti perekaman KTP-el langsung di lapangan untuk usia 17 tahun ke atas, termasuk yang baru saja menyasar wilayah Kundur.
Bupati menambahkan bahwa untuk memangkas biaya transportasi dan waktu masyarakat, pemerintah daerah sedang mematangkan strategi zonasi pelayanan yang terbagi menjadi Zona Karimun (meliputi wilayah Karimun, Selat Gelam, dan Kecamatan Buru), Zona Kundur (melayani 3 kecamatan di Pulau Kundur, serta Kecamatan Ungar dan Belat), serta Zona Moro (melayani wilayah Moro, Sugie Besar, dan Durai).
"Pelayanan di luar gedung MPP ini akan dioptimalkan melalui perwakilan di Kantor Kecamatan Kundur dan Kantor Kecamatan Moro, guna memastikan akses yang semakin dekat bagi warga di pulau-pulau terkecil," ujar Bupati.
Untuk mendukung efisiensi, masyarakat kini dapat mengakses berbagai informasi, jenis layanan, hingga syarat administrasi melalui situs resmi yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Karimun.
"Saya titipkan MPP ini kepada seluruh masyarakat Karimun. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kami terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan berkelanjutan, karena tujuan akhir kita adalah membuat pelayanan di daerah ini semakin dekat, semakin mudah, dan semakin membahagiakan masyarakat," pungkasnya.
Bupati Iskandarsyah berharap seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyebarluaskan keberadaan MPP ini, agar manfaat transformasi birokrasi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga hingga ke pelosok daerah.
Editor: Yudha
