BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia melalui Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) memfasilitasi kepulangan enam relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Land Convoy (GSLC) untuk Palestina.
Keenam relawan tersebut tiba di Jakarta pada Jumat (29/5/2026) pukul 17.35 WIB. Sementara satu relawan lainnya masih berada di Istanbul, Turki, dan dijadwalkan kembali ke Indonesia dalam beberapa hari mendatang.
Misi kemanusiaan internasional untuk Palestina itu merupakan bagian dari gerakan Global Sumud Flotilla (GSF) yang menyalurkan bantuan melalui jalur laut dan darat. Para peserta GSLC menempuh rute Libya-Mesir-Gaza bersama relawan dari berbagai negara, termasuk tujuh relawan asal Indonesia.
Sejak keberangkatan para relawan, Kemlu RI bersama sejumlah Perwakilan RI di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memantau perkembangan situasi serta memastikan keselamatan seluruh peserta asal Indonesia.
Namun dalam perjalanannya, rombongan GSLC tidak memperoleh izin untuk melintasi wilayah Sirte yang berada di perbatasan Libya Barat dan Libya Timur. Kondisi tersebut menyebabkan perjalanan menuju tujuan akhir tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana.
Menindaklanjuti situasi tersebut, KBRI Tripoli berhasil menjemput tujuh relawan Indonesia pada 25 dan 26 Mei 2026. Selama berada di Tripoli, para relawan mendapat pendampingan penuh dari perwakilan pemerintah Indonesia dan ditempatkan di Wisma KBRI Tripoli sambil menunggu proses pemulangan ke Tanah Air.
Para relawan juga menyampaikan apresiasi kepada Kemlu RI dan KBRI Tripoli atas bantuan, perlindungan, serta pendampingan yang diberikan selama proses evakuasi dan pemulangan berlangsung.
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan pelindungan WNI sebagai prioritas utama, termasuk bagi warga negara yang berada di wilayah berisiko tinggi atau terdampak situasi konflik.
Pemerintah juga menghargai semangat kemanusiaan masyarakat Indonesia yang ingin memberikan bantuan kepada warga di daerah konflik. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan secara matang sebelum terlibat langsung sebagai relawan di wilayah konflik.
Selain itu, pemerintah menyarankan agar bantuan kemanusiaan disalurkan melalui lembaga yang memiliki akreditasi resmi serta jaringan operasional yang memadai di wilayah tujuan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara aman dan efektif.
Editor: Gokli
