BATAMTODAY.COM, Batam - Ketegangan antara tuntutan kecepatan kerja jurnalis dan kehati-hatian aparat dalam memberikan informasi mencuat dalam kegiatan media gathering Imigrasi Batam di Hotel Aston Pelita, Rabu (6/5/2026). Isu jeda waktu dalam merespons konfirmasi menjadi sorotan, seiring meningkatnya kebutuhan publik terhadap informasi yang cepat sekaligus akurat.
Ketua PWI Batam, Muhammad Khafi Anshary, menilai perbedaan ritme kerja antara wartawan dan instansi kerap memicu kesalahpahaman di lapangan. Menurutnya, jurnalis dituntut menyajikan berita secara real time, sementara instansi cenderung membutuhkan waktu untuk memastikan validitas data.
Namun demikian, Khafi menegaskan bahwa kehati-hatian tidak boleh berujung pada minimnya respons. Ia menekankan pentingnya komunikasi sederhana sebagai bentuk transparansi awal.
"Tidak perlu panjang lebar. Jawab iya atau tidak saja sudah cukup. Atau sampaikan sedang kami selidiki, nanti kami cek. Itu sudah membantu kami sebagai wartawan," ujarnya.
Ia menambahkan, kejelasan jawaban --meski singkat-- merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara media dan instansi dalam menjaga kualitas informasi publik. "Tugas kami itu konfirmasi. Ini wajib bagi wartawan untuk menyajikan berita yang terverifikasi," tegasnya.
Forum bertema sinergitas media dan Imigrasi tersebut dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai platform di Batam. Diskusi berkembang tajam, terutama terkait praktik komunikasi publik yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kerja jurnalistik modern.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Wahyu Eka Putra, mengakui tingginya intensitas permintaan konfirmasi dari wartawan dalam waktu singkat. "Dalam 10 menit saja, bisa sampai 30 jurnalis yang konfirmasi," ungkapnya.
Wahyu menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, sehingga membutuhkan penguatan fungsi kehumasan sebagai garda terdepan komunikasi. Meski demikian, ia memastikan pihaknya tetap berkomitmen merespons setiap pertanyaan, meski terkadang terkendala waktu dan beban operasional.
"Kami mohon juga teman-teman memahami kesibukan kami. Karena itu, peran humas di setiap instansi sangat penting," katanya.
Ia menegaskan, jeda waktu dalam memberikan jawaban bukan bentuk penghindaran, melainkan bagian dari proses verifikasi agar informasi yang disampaikan tidak keliru. "Interval waktu itu semata-mata untuk memberikan informasi yang akurat," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat, mendorong pembenahan tata kelola komunikasi publik di internal Imigrasi. Ia meminta agar fungsi humas diperkuat sehingga tidak semua konfirmasi harus menunggu respons pimpinan.
"Kalau mau dirilis resmi, baru kepala kantor turun tangan. Tapi untuk konfirmasi sederhana, humas sudah bisa menjawab," ujarnya.
Guntur juga mengakui kompleksitas tugas Imigrasi, mulai dari pelayanan hingga penegakan hukum, kerap menyita perhatian. Namun, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik.
"Saya minta kepala kantor dan tim humas bekerja secara profesional," tegasnya.
Diskursus ini memperlihatkan bahwa problem komunikasi antara media dan instansi bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut komitmen transparansi. Di tengah arus informasi yang bergerak cepat, respons singkat namun jelas dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik tanpa mengorbankan akurasi.
Editor: Gokli
