BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 di kisaran 5,7 persen. Upaya ini didorong melalui percepatan belanja negara serta penguatan pembiayaan industri, khususnya sektor padat karya.
Ekonom IDM, Dedi Rohman, memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 dapat mencapai 5,8 persen. Menurutnya, stimulus pemerintahan Prabowo menjadi salah satu faktor utama pendorong.
"Percepatan realisasi belanja kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong likuiditas di daerah dan menggerakkan ekonomi lokal," ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).
Ia menjelaskan, di tengah tekanan ekonomi global, termasuk dampak konflik Iran, pemerintah perlu merespons dengan stimulus fiskal. Di antaranya melalui pembangunan infrastruktur berbasis produksi pangan dan energi, yang dinilai mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
Selain itu, subsidi maupun bantuan langsung tunai juga diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun, Dedi mengingatkan bahwa kebijakan stimulus yang agresif tetap memiliki risiko terhadap inflasi. Peningkatan permintaan yang tidak diimbangi pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga.
"Seperti saat pandemi Covid-19, stimulus besar mampu menahan kontraksi ekonomi, tetapi juga memicu inflasi akibat gangguan rantai pasok," jelasnya.
Dari sisi pasar keuangan, peningkatan belanja pemerintah berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil obligasi negara. Kondisi ini dapat menekan kinerja obligasi jangka panjang, namun di sisi lain membuka peluang bagi sektor saham, khususnya yang terkait infrastruktur, pangan, energi, dan komoditas.
Ia menambahkan, kebijakan pajak juga menjadi instrumen penting. Penurunan pajak dapat mendorong pertumbuhan, tetapi berisiko memperburuk inflasi. Sebaliknya, kenaikan pajak dapat menahan inflasi, namun berpotensi memperlambat ekonomi.
Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah penerapan pajak keuntungan tak terduga (windfall tax), khususnya pada perusahaan energi seperti batu bara dan bioenergi berbasis CPO.
Sementara itu, inflasi nasional masih relatif terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan per Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen, turun dari 4,76 persen pada Februari. Angka ini masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen +/-1 persen.
Selain stimulus fiskal, pemerintah juga didorong memperkuat kebijakan sisi penawaran, seperti deregulasi untuk mendorong investasi, pembangunan infrastruktur pangan dan energi, serta reformasi pasar tenaga kerja.
Dengan berbagai langkah tersebut, target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,7 hingga 5,8 persen dinilai masih realistis untuk dicapai.
Editor: Gokli
