BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga 31 Maret 2026, kinerja intermediasi perbankan nasional tercatat tetap solid dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dalam keterangan resmi pemerintah, peningkatan baki debet kredit serta jumlah debitur menunjukkan fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal dalam menopang aktivitas ekonomi sekaligus memperluas akses pembiayaan masyarakat.
Dari sisi struktur, pertumbuhan kredit didorong oleh segmen korporasi yang tumbuh 14,29 persen, diikuti kredit konsumer sebesar 13,97 persen dan kredit komersial 11,11 persen. Sementara itu, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.
Pemerintah menilai penurunan tersebut masih dalam batas wajar dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan UMKM yang lebih sehat. Untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, pemerintah memperkuat peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama.
"KUR tetap menjadi jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi dan peningkatan risiko sektor mikro," demikian pernyataan pemerintah.
Hingga triwulan I 2026, KUR mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,21 persen (yoy) dengan total baki debet mencapai Rp 522 triliun. Stabilitas ini mempertegas peran strategis KUR dalam menjaga akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Selain KUR, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan positif dengan baki debet Rp 15,76 triliun per Maret 2026. Secara keseluruhan, kredit program pemerintah --meliputi KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya-- tumbuh 3,23 persen (yoy).
Dari sisi risiko, pemerintah mencatat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM berada di level 4,55 persen pada Maret 2026. Meski demikian, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga dengan tingkat NPL yang lebih rendah, yakni 2,16 persen.
Pemerintah menilai skema penjaminan kredit yang kuat menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas pembiayaan sekaligus mendorong ekspansi kredit UMKM secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kebijakan adaptif, pemerintah juga menerapkan program KUR pascabencana sesuai regulasi terbaru untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan tersebut mencakup relaksasi tenor, pemberian masa tenggang (grace period), hingga subsidi bunga sehingga suku bunga efektif menjadi nol persen pada 2026.
Implementasi kebijakan ini menunjukkan hasil positif dengan penyaluran KUR mencapai Rp 6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur di wilayah terdampak.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan pembiayaan UMKM melalui KUR dengan program prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk program padat karya dan peningkatan daya beli masyarakat.
Melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional.
Editor: Gokli
