BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo mendorong mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) untuk segera mengurus izin tinggal (iqomah) sebelum masa berlaku dokumen tersebut berakhir. Imbauan ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Konsuler Nasr City, Rabu (1/4/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dan unsur terkait, antara lain Ikatan Keluarga Pelajar Indonesia Mesir, Wihdah, serta para mandub yang menangani pengurusan iqomah.
KBRI Kairo menilai pertemuan ini penting mengingat masih banyak kendala dalam proses pengurusan iqomah. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian mahasiswa untuk mengurus dokumen tersebut lebih awal. Pengajuan yang dilakukan mendekati masa kedaluwarsa menyebabkan penumpukan hingga sekitar 8.000 permohonan dalam waktu bersamaan.
Selain itu, kendala administratif juga menjadi hambatan, terutama perbedaan standar penulisan nama antara Indonesia dan Mesir yang kerap mengakibatkan proses pengajuan tertunda.
Berdasarkan data KBRI Kairo, jumlah pelajar Indonesia di Mesir mencapai 18.223 orang. Namun, hingga 31 Maret 2026, baru 8.039 mahasiswa yang mengurus iqomah hingga tahap foto, dengan 521 orang masih dalam proses pemeriksaan keamanan nasional. Artinya, lebih dari 10.000 mahasiswa belum memiliki iqomah.
"Kami menegaskan bahwa iqomah merupakan dokumen yang sangat penting, bahkan bisa disebut sebagai ‘nyawa’ bagi warga negara Indonesia di Mesir," demikian pernyataan KBRI Kairo.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko mahasiswa terjaring razia. KBRI mencatat, sejumlah warga negara Indonesia sempat terjaring penertiban pada awal 2026 akibat belum memiliki dokumen resmi tersebut.
Untuk mengatasi hal itu, organisasi mahasiswa menargetkan penyelesaian 9.000 iqomah dalam tiga bulan ke depan. Upaya ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk para mandub yang berperan dalam proses administrasi.
KBRI juga menyoroti fluktuasi pengajuan iqomah. Pada awal pembukaan layanan foto pada September 2025, hanya 29 mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Jumlah ini meningkat menjadi 275 orang pada Oktober dengan waktu penerbitan relatif cepat, yakni sekitar empat hari hingga satu minggu. Namun, pada periode Desember hingga Maret, lonjakan pengajuan menyebabkan antrean panjang dan memperlambat proses.
Dalam upaya membantu mahasiswa, KBRI Kairo terus memberikan dukungan, termasuk penerbitan surat keterangan serta negosiasi dengan otoritas setempat terkait perbedaan penulisan nama. "KBRI selalu memberikan pendampingan dalam setiap kasus penangkapan. Namun, keputusan akhir tetap berada pada kewenangan Pemerintah Mesir," tegas perwakilan KBRI.
Terkait kebijakan pengambilan foto iqomah, hingga saat ini belum ada kejelasan teknis dari otoritas Kementerian Dalam Negeri Mesir maupun Jawazat Mesir untuk pelajar. Saat ini, layanan foto tersedia di Mujamma Abbasiyah melalui skema tertentu dengan biaya tambahan.
Di sisi lain, kendala legalisasi (tasdiq) dari Universitas Al Azhar yang sempat muncul di awal tahun akademik kini telah teratasi. KBRI terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menindaklanjuti berbagai keluhan mahasiswa.
Untuk jangka panjang, KBRI Kairo juga mendorong pembentukan payung hukum melalui Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Al Azhar guna memperkuat perlindungan mahasiswa.
Selain itu, KBRI mengimbau mahasiswa Indonesia di Mesir untuk berbagi pengalaman hidup mereka kepada calon pelajar di Tanah Air. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kehidupan di Mesir, sehingga calon mahasiswa lebih siap secara mental sebelum berangkat.
Editor: Gokli
