BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus mempererat koordinasi dan sinergi kebijakan untuk menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam sasaran 2,5+/-1 persen sepanjang tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar pada Kamis (29/1/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis menjaga stabilitas harga guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional serta pencapaian Asta Cita pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pengendalian kelompok harga bergejolak (volatile food), khususnya komoditas pangan, menjadi perhatian utama pemerintah.
"Terkait volatile food, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai 5 persen. Pemerintah juga mendorong agar koordinasi pusat dan daerah terus diperkuat, terutama dalam pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui peningkatan produktivitas, pembiayaan, serta kelancaran logistik untuk komoditas strategis seperti bawang merah, bawang putih, dan beras," ujar Airlangga saat memimpin HLM TPIP.
Selain menjaga pasokan pangan, pemerintah juga mendorong perumusan kebijakan administered prices yang mempertimbangkan aspek waktu (timing), urutan kebijakan (sequencing), dan besaran dampak (magnitude). Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus mengelola ekspektasi inflasi melalui sinergi kebijakan dan komunikasi yang efektif.
Airlangga mengungkapkan bahwa inflasi pada awal 2026 berpotensi menghadapi tekanan, khususnya pada kuartal I, akibat ketidakpastian global yang memicu imported inflation, faktor iklim dan cuaca, serta meningkatnya permintaan musiman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri.
Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus, antara lain diskon transportasi dan potongan tarif tol, serta penyaluran bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada desil 1 hingga 4 yang akan dilaksanakan pada Februari dan Maret 2026.
"Pemerintah juga terus memberikan dukungan infrastruktur dan logistik di daerah terdampak bencana agar inflasi tetap terkendali. Menjelang Lebaran, program diskon transportasi udara, kereta api, angkutan laut, darat, hingga jalan tol sudah dipersiapkan. Bantuan sosial berupa beras dan minyak juga sedang disiapkan," jelas Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.
Sebagai penguatan kebijakan, pemerintah akan mengimplementasikan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, yang merupakan pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). TPIP juga merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 pada akhir Juni dengan tema "Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi".
Keberhasilan sinergi kebijakan tercermin dari capaian inflasi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,92 persen (year on year), masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5+/-1 persen. Sinergi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta perwakilan kementerian dan lembaga anggota TPIP.
Editor: Gokli
