BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya menyelaraskan tata ruang pertahanan dalam penataan ruang laut nasional guna memperkuat kedaulatan dan ketahanan negara.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki rencana wilayah pertahanan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Sejumlah titik wilayah pertahanan berada di kawasan yurisdiksi Indonesia, termasuk wilayah perbatasan.
Dalam revisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kartika menjelaskan adanya usulan pengaturan mengenai penataan dan penguatan wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional berupa seagate atau Gerbang Maritim Nusantara.
"Pengaturan ini menjadi Program Prioritas Nasional yang akan memperkuat sektor pertahanan dan keamanan di wilayah bernilai strategis, sekaligus meningkatkan sinergi antar kementerian dan lembaga," ujar Kartika dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (16/11/2025).
Kartika menambahkan, Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan wilayah yang pemanfaatan ruangnya diutamakan karena memiliki pengaruh besar terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
"Laut adalah ruang strategis pertahanan sekaligus sumber daya ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan," tegasnya.
Sebelumnya, Rakornas Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan di Surabaya pada 12 November mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan tata ruang nasional berorientasi pertahanan. Beberapa isu turut dibahas, seperti minimnya sosialisasi Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan perlunya pelibatan unsur pertahanan dalam perencanaan ruang daerah.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bahwa pemanfaatan ruang laut wajib mengikuti prinsip ekonomi biru. Menurutnya, menjaga kesehatan laut merupakan tanggung jawab bersama karena mencakup aspek ekonomi hingga sosial.
Editor: Gokli
