BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pasar bagi teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) buatan negara lain.
Menurutnya, untuk mencapai kedaulatan digital di tengah derasnya arus transformasi global, Indonesia perlu membangun ekosistem nasional yang kokoh mulai dari riset, pengembangan, komputasi, regulasi, hingga penguatan sumber daya manusia (SDM) digital.
Hal tersebut disampaikan Nezar saat menjadi pembicara dalam forum 'Mencapai Seabad Indonesia Merdeka' yang digelar di Ruang Literasi Kaliurang, Yogyakarta, Minggu (29/6/2025).
"Kita tidak boleh hanya jadi pasar teknologi AI. Jika ingin memiliki teknologi yang berdaulat, Indonesia harus membuat regulasi AI yang jelas. Atlas of AI bisa dijadikan pedoman untuk menyusun kebijakan tersebut," tegas Nezar.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat strategis bagi industri chip dan teknologi komputasi global, seperti nikel, boron, dan berbagai mineral penting lainnya. Namun, hingga kini belum ada grand design yang mampu memanfaatkan potensi SDA tersebut sebagai bagian dari ekosistem global AI.
"Kita punya banyak sekali sumber daya alam, seperti nikel, boron, dan mineral penting lain. Sayangnya, belum ada desain besar yang mampu mengorganisasi potensi ini agar kita bisa memiliki posisi tawar dengan pusat-pusat pengembangan AI dunia, sehingga kita benar-benar menjadi bagian dari ekosistem global," ungkap Nezar.
Selain SDA, ia menyoroti lemahnya dukungan terhadap riset dan pengembangan (R&D) di Tanah Air. Nezar membeberkan bahwa anggaran R&D Indonesia saat ini hanya sebesar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), angka yang masih sangat kecil dibanding negara-negara maju.
"Nah, tanpa R&D, agak sulit bagi kita mengembangkan AI yang berdaulat dan benar-benar milik kita sendiri. Kita memerlukan komputasi yang kuat dan infrastruktur yang memadai, dan dua hal ini masih dalam tahap perencanaan," katanya.
Nezar juga mengingatkan, kedaulatan digital penting karena teknologi AI saat ini banyak dibangun menggunakan model-model dasar (foundation model) yang dibuat oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan data yang digunakan sarat dengan nilai-nilai Barat yang belum tentu sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.
"Akibatnya, bias data sering muncul saat teknologi AI dipakai masyarakat di luar Amerika, termasuk stereotip terhadap ras, kelompok, atau bangsa tertentu. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan tertentu ikut dibawa melalui teknologi," jelasnya.
Ia pun memaparkan tiga tantangan besar yang harus diatasi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan digital, yaitu kesenjangan infrastruktur digital, ancaman serangan siber, dan defisit talenta digital. Saat ini, Indonesia diperkirakan membutuhkan lebih dari 12 juta talenta digital pada 2030, tetapi masih kekurangan sekitar 2,7 juta.
"Sekali lagi, talenta digital menurut saya adalah proyek nomor satu. Infrastruktur memang bisa terbatas, tapi kalau SDM-nya kreatif, keterbatasan itu bisa ditaklukkan. China dan India adalah contoh bagaimana talenta yang hebat mampu mendorong kemajuan adopsi teknologi digital, meski awalnya punya banyak keterbatasan," kata Nezar.
Nezar pun menekankan, transformasi digital tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan sektoral. Menurutnya, digitalisasi adalah ekosistem yang mencakup banyak sektor dan saling berpengaruh.
"Antara geopolitik, kepentingan pertahanan dan keamanan, pembangunan ekonomi digital, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan nilai-nilai lokal --semua berada dalam satu ekosistem yang saling mengunci. Tidak boleh kita abaikan satu elemen pun, karena bisa merusak keseluruhan ekosistem," pungkasnya.
Editor: Gokli
