BATAMTODAY.COM, Batam - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Internasional Batam Center, Kamis (24/4/2025), menyusul lonjakan drastis jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dideportasi dalam empat bulan terakhir.
Data mengejutkan disampaikan langsung oleh Menteri Karding: sepanjang 2024, ada 1.014 PMI ilegal yang dipulangkan dari Batam. Namun hingga awal 2025 saja, jumlahnya sudah melonjak dua kali lipat menjadi 2.040 orang.
"Batam telah menjadi titik transit favorit bagi calon PMI ilegal dari berbagai daerah, mulai dari Aceh, NTT, Sumatera, Lampung hingga Jawa. Ini alarm serius bagi kita semua," ujar Karding.
Ia menduga kuat adanya jaringan perdagangan orang yang telah menjadikan Batam sebagai gerbang utama pengiriman PMI ilegal ke luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia. Tak hanya sistem yang lemah, integritas petugas pun menjadi sorotan utama.
"Kalau hanya andalkan sistem tanpa perbaiki mentalitas petugasnya, kebocoran akan terus terjadi. Kita yakin, jumlah yang lolos jauh lebih besar dari yang tertangkap," tegasnya.
Karding juga menyoroti penggunaan autogate, sistem otomatis keimigrasian yang dinilai bisa dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Ia mendorong agar ada petugas khusus dibalik sistem tersebut untuk melakukan profiling lanjutan.
"Modus mereka klasik, berangkat pakai visa turis atau paspor wisata. Begitu tiba di negara tujuan, langsung bekerja secara ilegal," ungkapnya.
Dalam rangka memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Menteri Karding menyerukan kerjasama lintas sektor. Ia menekankan, persoalan ini bukan sekadar soal hukum, melainkan menyangkut nyawa dan martabat manusia.
"Ini bukan hanya tugas kepolisian. Semua pihak harus bergerak. Kalau bicara Batam, ini sudah jelas ada jaringan yang rapi dan terorganisir. Tapi siapa dalangnya? Itu yang masih jadi misteri," tandasnya.
Editor: Yudha
