BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama internasional dalam mempercepat transformasi digital melalui kunjungan resmi mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada Senin (21/4/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis antara Kemkomdigi dan Tony Blair Institute (TBI) dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), teknologi e-SIM, serta penguatan talenta digital nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyambut langsung Tony Blair bersama pimpinan TBI Indonesia, Suhaillah Fabya Haqim, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah konkret untuk mendukung akselerasi transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
"Ini adalah awal dari kerja sama yang lebih luas dalam pengembangan teknologi digital. Kami terbuka untuk menerima masukan dan menjalin sinergi demi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Meutya, demikian dikutip laman Komdigi.
Tony Blair menilai, kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan dan infrastruktur digital, memiliki dampak besar terhadap pola kerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ia menyamakan momen ini dengan revolusi industri abad ke-19, yang menentukan arah kemajuan suatu negara.
"Negara yang mampu mengikuti perubahan digital akan berkembang lebih pesat. TBI siap membantu Indonesia dalam merancang strategi digital yang relevan dan berdaya saing global," kata Blair.
TBI, yang sejak 2024 telah menjadi mitra strategis Kemkomdigi, sebelumnya terlibat dalam penyusunan rencana induk Pusat Data Nasional (PDN) dan strategi lima tahun Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Kerja sama kini diperluas untuk mendukung empat pilar digital Kemkomdigi: infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan pengawasan ruang digital.
Suhaillah Haqim menyatakan komitmennya untuk mendukung peran Kemkomdigi dalam mempercepat layanan publik digital. "Kami mendukung penuh percepatan transformasi layanan digital pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ungkapnya.
Pertemuan ini juga membahas berbagai agenda strategis, termasuk tata kelola AI yang bertanggung jawab, penguatan infrastruktur digital, serta penggunaan identitas digital berbasis e-SIM yang terintegrasi dengan sistem biometrik dan data kependudukan.
"Kami akan segera menentukan area prioritas untuk kerja sama teknis lebih lanjut, termasuk tata kelola kabel bawah laut, pengembangan pusat data dan cloud, serta kebijakan AI yang aman dan adaptif," jelas Meutya.
Selain aspek teknologi, kerja sama juga diarahkan untuk mendukung kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Kemkomdigi mengundang TBI terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang fokus pada keselamatan anak di ekosistem digital nasional.
Editor: Gokli
