BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris memperkuat kerja sama di bidang transisi energi berkeadilan, pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, serta reformasi struktural dalam rangka aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Delegasi Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Minister for Climate HE Kerry McCarthy MP, pada Kamis (17/4/2025) di Jakarta.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menyampaikan pemerintah berkomitmen mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sebagaimana tertuang dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kemenko Perekonomian telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau melalui Keputusan Menko Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini terdiri atas empat kelompok kerja, yakni transisi energi dan dekarbonisasi hulu, industri hijau dan dekarbonisasi hilir, pembiayaan dan investasi, serta transisi yang adil (just transition).
Salah satu langkah konkret adalah proyek pembiayaan senilai USD 1,2 juta dari konsorsium Standard Chartered kepada ACWA Power untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 60 MW di Saguling. Proyek tersebut dijadwalkan ditandatangani pekan depan. Selain itu, dukungan perusahaan energi BP dalam pengembangan teknologi rendah karbon seperti carbon capture and storage (CCS) dan carbon capture, utilization and storage (CCUS) di proyek Tangguh menjadi elemen penting dekarbonisasi industri nasional.
Pertemuan juga membahas reformasi struktural di sektor energi, fiskal, dan investasi, yang menjadi bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD. Pemerintah Indonesia menyampaikan harapan atas dukungan Inggris sebagai negara anggota dalam memperkuat posisi Indonesia dalam forum tersebut.
Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Wilayah, Rachmat Kaimuddin, menambahkan pemerintah telah melakukan investasi besar untuk mendukung energi bersih, termasuk penyusunan regulasi pembatasan pembangkit berbahan bakar fosil, kecuali proyek yang telah dikontrak sebelumnya.
Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan dekarbonisasi menjadi bagian dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang menargetkan pengembangan 41 GW pembangkit energi terbarukan dalam satu dekade mendatang. Pemerintah juga telah menyiapkan insentif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik (EV), termasuk pembebasan bea masuk komponen impor dengan syarat produksi tertentu.
Ke depan, pengembangan energi dari limbah (waste-to-energy) dan energi nuklir akan menjadi bagian dari revisi RUPTL. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya alam nasional, seperti penguatan proyek CCS di Tangguh, sebagai strategi utama transisi energi berkelanjutan.
Minister McCarthy menyampaikan apresiasi atas upaya konkret Indonesia dalam mewujudkan transisi energi, serta menyoroti pentingnya menjaga keekonomian energi bersih. Ia juga menekankan perlunya investasi pada teknologi CCS yang mulai diterapkan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Indonesia menyampaikan perlunya dukungan dari Inggris dalam bentuk skema pembiayaan yang terjangkau, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta kemitraan filantropi untuk memastikan transisi energi berjalan secara adil bagi seluruh masyarakat.
"Kami optimistis, dengan dukungan Inggris dan mitra global lainnya, Indonesia dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan melalui transisi energi ramah lingkungan. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan, terutama dalam aspek regulasi, pendanaan, dan teknologi," ujar Deputi Elen, menutup pertemuan, demikian dikutip laman Kemenko Perekonomian.
Delegasi Inggris turut dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste H.E. Dominic Jermey, Minister Counsellor-Development Director Amanda McLoughlin, Head of Low Carbon Energy and Infrastructure Ianto Jones, serta Private Secretary Minister McCarthy Louise Emanuel.
Editor: Gokli
