BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Kota Batam menargetkan percepatan pelaksanaan lima kebijakan publik strategis pada triwulan kedua tahun 2025.
Langkah ini menjadi wujud awal realisasi janji politik Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kelima kebijakan tersebut meliputi program Batam Bersih, pemberian pakaian sekolah gratis, pinjaman tanpa bunga bagi pelaku UMKM, peningkatan layanan air bersih, serta penanganan banjir di wilayah rawan.
"Karena sudah memasuki triwulan kedua, saya minta program-program ini segera dieksekusi. Jika perlu didukung dengan peraturan wali kota atau peraturan kepala dinas, segera disusun agar tidak tertunda," tegas Amsakar, Rabu (9/4/2025).
Di luar program layanan publik, Pemko Batam juga bersiap menghadapi tantangan eksternal terkait kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Pemerintah daerah mendorong percepatan perizinan usaha dan pemberian insentif bagi pelaku industri lokal guna menjaga daya saing.
Amsakar menjelaskan proses perizinan yang selama ini terpusat di Jakarta, seperti reklamasi, TPK, PDRL di wilayah laut, hingga AMDAL untuk TMA, perlu didorong agar bisa diselesaikan di daerah. Ia menilai, pelibatan BP Batam dalam proses ini menjadi krusial untuk memangkas birokrasi.
"Kita ingin prosesnya lebih dekat ke daerah agar lebih efisien. Termasuk dengan melibatkan BP Batam sebagai mitra strategis," ujarnya.
Sebagai bentuk sinergi, Amsakar juga menginstruksikan BP Batam serta sejumlah lembaga seperti BUPAS, BINSA, BINTAR, dan RAKU untuk menyiapkan forum dialog dengan pelaku usaha. Forum ini dirancang untuk menyerap aspirasi langsung dari berbagai asosiasi industri, seperti Kadin, APINDO, TIER, SITIAK, IDA, DESOA, dan IBERINDU.
Langkah ini, kata Amsakar, merupakan bagian dari komitmen membangun Batam sebagai kota yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan tangguh menghadapi tekanan ekonomi global. "Insya Allah kita akan adakan pertemuan untuk mendengar langsung masukan dari pelaku usaha, agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.
Editor: Gokli
