BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan pelaksanaan program Ekonomi Biru terbebas dari praktik korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kantor KKP, Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).
"Pengelolaan yang bersih dan transparan adalah kunci untuk memastikan program pembangunan, termasuk Ekonomi Biru, dapat terlaksana dengan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan," ujar Menteri Sakti, demikian dikutip laman KKP, Sabtu (14/12/2024).
Ia menekankan transparansi, partisipasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan hukum yang tegas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan setiap program. Tidak hanya itu, Menteri Sakti mengajak seluruh pegawai KKP untuk melihat integritas dan nilai anti korupsi sebagai prinsip mendasar yang melampaui sekadar penegakan hukum.
Peringatan Hakordia 2024 juga menjadi ajang untuk memaparkan berbagai capaian KKP dalam membangun tata kelola yang bersih. Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, mengungkapkan bahwa sebanyak 21 unit kerja dari tiga unit eselon I --Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PKRL), Badan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta Ditjen Perikanan Tangkap-- telah meraih sertifikasi ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Selain itu, dua unit kerja tingkat nasional, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, bersama 13 unit kerja lainnya, berhasil mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Tak hanya itu, KKP juga memperoleh nilai 91,15 dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI untuk tahun 2024, sebuah pencapaian yang mencerminkan kualitas tertinggi dalam pelayanan publik.
Program Ekonomi Biru menjadi salah satu agenda utama KKP untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Sakti menegaskan bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan tata kelola yang baik untuk melindungi ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. "Integritas adalah pondasi utama dalam menjalankan tugas kita. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan komitmen terhadap nilai anti korupsi," tegas Menteri Sakti.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang bersih, KKP terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi. KKP juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, guna mempromosikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan bebas dari penyimpangan.
Dengan berbagai capaian dan komitmen yang telah diraih, KKP optimistis dapat terus menjadi pelopor dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Hal ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia untuk generasi mendatang.
Editor: Gokli
