BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan, sebuah inisiatif strategis untuk mempercepat inklusi keuangan perempuan di Indonesia.
Satgas ini bertujuan memperkuat koordinasi berbagai program inklusi keuangan yang telah berjalan agar lebih terarah dan berdampak, khususnya dalam mendukung akses perempuan terhadap layanan keuangan digital.
Pembentukan Satgas ini diresmikan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024. Fokus utama Satgas meliputi akses dan layanan keuangan, teknologi informasi keuangan digital, serta pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Peluncuran Satgas dilakukan dalam seminar nasional bertema 'Kolaborasi dan Inovasi untuk Keuangan Inklusif bagi Perempuan', yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta organisasi Women's World Banking.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan, menekankan pentingnya kolaborasi ini. "Perempuan memegang peran kunci dalam mencapai target kepemilikan rekening hingga 80%. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi, komunikasi, serta evaluasi untuk mendorong inovasi dan kebijakan yang lebih berdampak pada inklusi keuangan perempuan," ujarnya, demikian dikutip laman Kemenko Perekonomian, Kamis (15/11/2024).
Meskipun tingkat inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat, perempuan masih menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan laki-laki. Data Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan akun perempuan hanya mencapai 74,3%, lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 78,3%. Penggunaan produk dan layanan keuangan oleh perempuan juga lebih rendah, yakni 88,1% dibandingkan laki-laki sebesar 89,3%.
Anastuty Kusumawardhani, Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah pilar utama dalam strategi ekonomi keuangan inklusif. "Perempuan adalah penopang ekonomi keluarga. Dengan digitalisasi keuangan, kita bisa memperluas akses perempuan ke layanan keuangan, bahkan hingga wilayah perdesaan," ujarnya.
Direktur Inklusi Keuangan OJK, Edwin Nurhadi, menyoroti potensi digitalisasi sebagai game changer dalam inklusi keuangan. Menurutnya, layanan keuangan digital dapat menjangkau kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan.
Hal ini juga didukung oleh temuan Women's World Banking yang mengungkap kesenjangan gender di sektor UMKM digital. Hanya 44% pelaku UMKM perempuan digital yang mampu bertahan dalam bisnis selama 3-5 tahun, sementara pendapatan mereka 22% lebih rendah dibandingkan pelaku laki-laki.
"Perempuan di pedesaan adalah ujung tombak inklusi keuangan. Digitalisasi UMKM perempuan, termasuk mereka yang disabilitas, akan menjadi prioritas kami ke depan," kata Vitasari Anggraeni, Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara Women's World Banking.
Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan terdiri dari 24 institusi pemerintah dan penyedia jasa keuangan. Sejak cikal bakalnya dibentuk pada 2022, jejaring ini telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk literasi keuangan untuk perempuan, pelatihan inklusi disabilitas bagi penyedia jasa keuangan, dan dialog publik lintas kementerian.
Kehadiran Satgas ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional dan mempersempit kesenjangan akses layanan keuangan antara perempuan dan laki-laki. "Dengan kolaborasi multipihak, kita dapat menciptakan solusi inovatif untuk inklusi keuangan yang lebih baik bagi perempuan, terutama di pedesaan," tutup Christina Maynes, Kepala Kantor Regional Asia Tenggara Women's World Banking.
Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik, lembaga keuangan, yayasan, dan organisasi masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, Satgas ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menciptakan keadilan akses keuangan untuk seluruh masyarakat, terutama perempuan.
Editor: Gokli
