BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti, nasib industri tembakau lokal di tengah gempuran produk asing. Politikus NasDem ini meminta, pemerintah membuat suatu kebijakan yang pro rakyat untuk melindungi industri tembakau lokal.
"Kita tidak bisa membuat peraturan yang semena-mena, melainkan harus mempertimbangkan semua kepentingan. Karena itu, tidak boleh mengedepankan ego sektoral. Kebijakan terkait industri ini sering kali tidak adil," kata Willy Aditya dalam diskusi Forum Legislasi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan tema 'Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau', Selasa (12/11/2024).
Menurut Willy, pembuatan undang-undang dan peraturan harus melibatkan semua pemangku kepentingan, karena ada inklusi di sana.
"Bahwa regulasi yang berpihak pada satu kepentingan saja akan menimbulkan ketidakseimbangan dan berpotensi menyakiti sektor-sektor yang rentan," ujarnya.
Willy menyinggung soal kontribusi besar industri tembakau terhadap negar, dimana menghasilkan cukai mencapai Rp213 triliun.
Namun, industrinya belum memiliki pijakan kuat di Indonesia dan hanya menjadi pasar konsumtif. Sehingga kebijakan tentang tembakau dibuat tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi.
Maka yang akan paling dirugikan adalah para petani tembakau dan pekerja yang terlibat di mata rantai industri ini.
"Kasihan, banyak yang mau dimiskinkan di tengah situasi krisis ekonomi, dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini. Seperti di PT Sritex dan lain-lain. Kalau mereka terus diabaikan, bisa saja nanti timbul perlawanan sosial," ungkapnya.
Di samping itu, ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan cara yang partisipatif, mengedepankan dialog yang membangun.
"Ini bukan soal kalah menang, tapi soal mencari solusi yang terbaik untuk Republik ini, sehingga pentingnya keterlibatan semua pihak dalam perumusan kebijakan," ujarnya.
Ia menyoroti bahwa beberapa peraturan hanya membatasi produksi tembakau, tetapi tidak berlaku sama untuk komoditas lain yang juga berisiko terhadap kesehatan, seperti gula.
Penyakit terbesar sekarang ini diabetes, tapi kenapa pabrik gula terus berkembang?" tanya Willy.
Karena itu, Willy mengajak semua pihak untuk membangun keberpihakan yang berlandaskan pada keunggulan kompetitif bangsa.
Sebab, Indonesia untuk belajar dari keberhasilan negara lain dalam industri tertentu, seperti industri penerbangan.
"Dulu kita lebih dulu membuat pesawat dibanding Brasil, tapi sekarang kita malah mengimpor dari Brasil. Kita hidup di bumi Pancasila, maka kita harus saling mendukung dan duduk bersama dalam merumuskan suatu kebijakan," pungkasnya.
Diskusi Forum Legislasi ini juga dihadiri oleh Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem), Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes RI Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum dan Direktur P3M KH Sarmidi Husna
Lalu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja Dra. Indah Anggoro Putri, M. Bus ), serta Asosiasi Petani Tembakau Situbondo, Jawa Timur Muhammad Yasin.
Editor: Surya
