BATAMTODAY.COM, Batam - Warga Batam, khususnya yang tinggal di Perumahan Barcelona, Kecamatan Batam Kota, melontarkan keluhan terkait kebijakan kenaikan tarif parkir yang baru-baru ini diterapkan.
Dalam pertemuan kampanye dialogis yang dihadiri calon Walikota Batam, Nuryanto, Kamis (7/11/2024), warga menyampaikan protes mengenai penerapan tarif parkir yang dianggap memberatkan.
Salah satu warga mengungkapkan bahwa banyak ibu rumah tangga yang merasa kesal setiap kali harus membayar parkir, meskipun hanya berbelanja di toko yang berdekatan. "Kadang, belanja di satu toko, pindah ke toko sebelah yang tidak jauh, tapi tetap dikenakan tarif parkir lagi. Satu hari bisa sampai bayar parkir 10 kali, ini kan berat, bisa buat beli gula sekilo," keluh warga tersebut.
Selain itu, warga juga mengeluhkan jumlah petugas parkir yang berlebihan di satu area. Dikatakannya, dalam satu blok pertokoan, bisa ada hingga 4 atau 5 juru parkir, yang dinilai tidak efisien.
"Ini yang harus dievaluasi, kenapa harus banyak petugas parkir di satu lokasi yang sama," tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Nuryanto menyatakan, kebijakan kenaikan tarif parkir yang disepakati antara DPRD dan Pemko Batam memang harus dijalankan. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan petugas, sistem, dan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
"Jika pemerintah ingin mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka harus ada sinkronisasi antara petugas parkir dan pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Batam. Pemerintah harus memastikan sistem yang berjalan di lapangan dapat mendukung kebijakan ini," kata Nuryanto.
Nuryanto, yang juga mantan Ketua DPRD Batam, menyarankan agar pemerintah segera mengevaluasi kinerja petugas parkir. Ia mengingatkan pentingnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai untuk mengurangi kebocoran pendapatan.
"Jika petugas parkir tidak menjalankan fungsinya dengan baik, pemerintah harus bertindak tegas. Kita tidak bisa biarkan ada penyalahgunaan," tegas Nuryanto.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa petugas parkir yang mewakili pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. "Jika ada petugas yang tidak melayani dengan baik, kita harus tindak tegas, bahkan menggantinya dengan yang lebih profesional. Tidak ada toleransi untuk pelayanan yang buruk," ujarnya.
Nuryanto juga menegaskan akan mengevaluasi regulasi yang ada terkait tarif parkir dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat, terutama dengan memperhatikan kesiapan sistem dan petugas di lapangan.
Editor: Gokli
