BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan BRICS harus menjadi kekuatan utama negara-negara berkembang atau Global South dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri BRICS Foreign Ministers' Meeting (FMM) di New Delhi, India, Kamis (14/5/2026). "Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan," ujar Sugiono.
BRICS tahun ini digelar di bawah keketuaan India dengan mengusung tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability". Pertemuan tersebut juga menjadi momentum 20 tahun berdirinya BRICS sejak dibentuk pada 2006, sekaligus tahun kedua Indonesia sebagai anggota forum ekonomi dan politik negara berkembang tersebut.
Dalam forum tingkat menteri luar negeri itu, Sugiono berbicara pada dua sesi utama, yakni "Closed Session: Global and Regional Issues" serta "Open Session: BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability".
Pada sesi pembahasan isu global dan regional, Menlu RI menegaskan BRICS harus mengambil peran lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia melalui penegakan hukum internasional yang adil tanpa standar ganda.
Indonesia juga menekankan bahwa BRICS tidak boleh menjadi alat polarisasi geopolitik global, melainkan bagian dari solusi atas berbagai krisis internasional yang tengah berlangsung. "Indonesia terus menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan Solusi Dua Negara," kata Sugiono.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono turut menyoroti gugurnya empat personel penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ia mendesak adanya akuntabilitas penuh terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
"Keselamatan personel penjaga perdamaian PBB adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan," tegasnya.
Selain isu keamanan global, Indonesia juga menyoroti pentingnya reformasi tata kelola dunia agar lebih relevan menghadapi tantangan global saat ini. Sugiono menilai sistem perdagangan internasional perlu diperbaiki agar lebih terbuka, inklusif, dan non-diskriminatif dengan World Trade Organization (WTO) tetap menjadi fondasi utama.
Sejalan dengan tema keketuaan India, Indonesia menyambut penguatan peran New Development Bank (NDB) sebagai lembaga pembiayaan pembangunan negara-negara BRICS. Pemerintah Indonesia saat ini disebut tengah menyelesaikan proses internal untuk bergabung dengan bank pembangunan tersebut.
Ke depan, Indonesia menilai forum BRICS dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, energi, kesehatan, perubahan iklim, hingga reformasi tata kelola global.
Pemerintah berharap keanggotaan Indonesia di BRICS mampu memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional. Saat ini, BRICS merepresentasikan sekitar 28 hingga 30 persen total produk domestik bruto (GDP) dunia serta mencakup 45 persen populasi global.
BRICS Foreign Ministers' Meeting merupakan forum utama tingkat Menteri Luar Negeri sebelum pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada 12-13 September 2026 di New Delhi, India.
Editor: Gokli
