BATAMTODAY.COM, Batam - Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya di Kota Batam, menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri mencatat TPT pada 2025 berada di kisaran 6,45 hingga 6,89 persen, dengan Batam tercatat sebagai penyumbang tertinggi di tingkat provinsi.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau, Ir Mustava, menilai kondisi tersebut sebagai tantangan serius pembangunan daerah sekaligus peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan pembenahan sistem ketenagakerjaan.
"Tingginya TPT ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di Kepri belum sepenuhnya berbasis padat karya dan belum optimal menyerap tenaga kerja lokal," ujar Mustava saat dikonfirmasi, Senin (12/1/2026).
Menurut Mustava, tingginya angka pengangguran dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, terbatasnya investasi sektor riil berbasis manufaktur dan hilirisasi, hingga lemahnya keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan industri.
"Batam sebagai kawasan industri terbesar di Kepri harus segera melakukan transformasi sistem ketenagakerjaan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.
Dalam merespons fenomena tersebut, Kadin Kepri mendorong penerapan pendekatan triple helix, yakni penguatan sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan dunia pendidikan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja.
Secara strategis, Kadin Kepri mendorong masuknya investasi berbasis padat karya dan hilirisasi, terutama di sektor industri manufaktur, galangan kapal dan maritim, energi baru terbarukan, elektronik dan semikonduktor, logistik dan pergudangan, serta industri pengolahan.
Selain itu, penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan wirausaha baru juga menjadi perhatian.
"Inkubasi bisnis, akses pembiayaan, digitalisasi UMKM, dan kemitraan antara industri besar dengan UMKM lokal harus diperkuat," kata Mustava.
Ia menambahkan, Kadin Kepri saat ini juga mendorong penyusunan peta kebutuhan tenaga kerja industri berbasis kawasan industri Batam-Bintan-Karimun, proyek strategis nasional, serta rencana investasi asing dan domestik.
Dorongan untuk Pemerintah dan Pengusaha
Kepada pemerintah, Kadin Kepri meminta langkah konkret melalui penyederhanaan perizinan investasi, pemberian insentif bagi industri padat karya, penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, serta penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis industri.
"Kami mendorong agar proyek-proyek strategis benar-benar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal," ujarnya.
Sementara itu, kepada kalangan pengusaha, Kadin Kepri mengajak agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, membuka program magang industri, terlibat aktif dalam pendidikan vokasi, serta membina UMKM lokal sebagai mitra industri. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis pelatihan kerja juga dinilai perlu diperluas.
Evaluasi Pelatihan dan Pendidikan Vokasi
Terkait pelatihan dan pendidikan vokasi, Mustava mengakui program yang ada telah berjalan, namun belum sepenuhnya tepat sasaran. Sejumlah pelatihan dinilai belum terhubung langsung dengan kebutuhan industri, kurikulumnya belum mengikuti perkembangan teknologi, serta sertifikasi kompetensi yang belum sepenuhnya diakui dunia usaha.
"Ke depan, pelatihan harus berbasis kebutuhan nyata industri, dilengkapi sistem magang terstruktur, project based learning, serta sertifikasi berstandar nasional dan internasional," jelasnya.
Ia menegaskan, Kadin Kepri mendorong penguatan pelatihan pada sektor unggulan daerah, seperti industri dan manufaktur, maritim dan galangan kapal, energi dan infrastruktur, digital dan teknologi, serta logistik dan rantai pasok.
"Pengangguran bukan sekadar persoalan sosial, tetapi tantangan utama pembangunan ekonomi. Dengan sinergi yang kuat, Kepri diyakini mampu keluar dari zona TPT tinggi dan naik kelas sebagai provinsi industri maju," pungkas Mustava.
Editor: Gokli
