BATAMTODAY.COM, Batam - Memasuki awal tahun 2026, sejumlah faktor pendorong inflasi di Kepulauan Riau (Kepri) perlu diantisipasi, terutama tren kenaikan harga emas dunia yang masih berlanjut serta normalisasi tarif angkutan laut setelah berakhirnya periode diskon transportasi.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Desember 2025 mencatat inflasi sebesar 1,14 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,23 persen (mtm).
Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Kepri mencapai 3,47 persen, lebih tinggi dibandingkan November 2025 yang berada di level 3,00 persen (yoy). Inflasi juga terjadi di seluruh daerah pembentuk IHK di Kepri, yakni Kota Batam sebesar 1,14 persen (mtm), Tanjungpinang 1,28 persen (mtm), dan Karimun 0,92 persen (mtm), dengan inflasi tahunan masing-masing sebesar 3,68 persen, 2,75 persen, dan 2,72 persen. Dengan capaian tersebut, inflasi Kepri sepanjang 2025 masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Desember 2025 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,91 persen (mtm) dengan andil 0,85 persen. Kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah akibat terbatasnya pasokan imbas bencana hidrometeorologi di wilayah sentra pangan Sumatera bagian utara, di tengah tingginya permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi sebesar 1,63 persen (mtm) dengan andil 0,12 persen. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik global.
Kelompok transportasi juga mengalami inflasi sebesar 1,13 persen (mtm) dengan andil 0,16 persen. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat selama periode Nataru serta aktivitas Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), meskipun tekanan inflasi relatif tertahan oleh kebijakan diskon transportasi.
Terjaganya inflasi Kepri sepanjang 2025 tidak terlepas dari solidnya koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri dalam mengimplementasikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berbagai langkah stabilisasi harga juga telah dilakukan sepanjang Desember 2025, di antaranya pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID di Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, publikasi iklan layanan masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi, edukasi publik melalui sosialisasi, serta penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah.
Terdapat sejumlah faktor yang diperkirakan dapat menahan laju inflasi pada Januari 2026, antara lain normalisasi permintaan pangan pasca berakhirnya momentum Nataru serta penurunan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Januari 2026.
"Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi di Kepri. Upaya peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta intensifikasi koordinasi pengendalian inflasi diharapkan mampu menjaga inflasi tahun 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 persen +/-1 persen," tutup keterangan pers BI Kepri, Selasa (6/1/2026).
Editor: Gokli
