BATAMTODAY.COM, Batam - Jaringan Safe Migran Peduli Perempuan dan Anak resmi membuka rangkaian 24 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (24 HAKTPA) di Aula SMAK Yos Sudarso, Batam Center, Jumat (28/11/2025).
Kampanye ini memperluas gerakan global 16 Days of Activism Against Gender Violence hingga 18 Desember, bertepatan dengan Hari Migran Internasional --momen penting bagi Batam yang menjadi salah satu simpul migrasi terbesar di Indonesia.
Pembukaan turut dihadiri Wamen PPPA Veronica Tan, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo, serta Ketua KKPPMP Keuskupan Pangkalpinang, Romo Chrisantus Paschalis Saturnus.
Sorotan Wamen PPPA: Rekrutmen Gelap Masih Jadi Akar Masalah
Dalam wawancara seusai kegiatan, Wamen Veronica menyoroti akar kerentanan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dinilainya bersumber dari penempatan yang tidak prosedural.
"Banyak PMI berangkat lewat jalur tidak resmi. Sampai di luar negeri mereka bahkan tidak tahu siapa perekrut dan siapa pemberi kerja. Sistemnya gelap," tegasnya.
Ketidakjelasan tersebut, kata Veronica, membuat pemerintah baru bisa bergerak setelah terjadi masalah. Karena itu, Kementerian PPPA mendorong perbaikan tata kelola migrasi melalui koordinasi dengan P2MI, balai tenaga kerja, pemerintah daerah, hingga unit perlindungan di Kepri.
"Kami ingin sistem yang benar, transparan, dari hulu hingga hilir," ujarnya.
Ia juga meminta jaringan Safe Migran aktif melaporkan bila menemukan perusahaan atau P3MI yang bermain di jalur nonprosedural. "Gugus Tugas TPPO sudah terintegrasi. Kita butuh deteksi dini," tambahnya.
Pemerintah kini memperketat seleksi perusahaan penempatan PMI, memastikan hanya lembaga dengan standar tata kelola yang layak yang dapat merekrut pekerja.
Permintaan Tenaga Kerja Meningkat, Risiko Kerentanan Ikut Naik
Veronica mengingatkan bahwa negara tetangga --termasuk Singapura-- masuk fase aging population, sehingga permintaan tenaga kerja perempuan di sektor care economy dan hospitality meningkat.
"Kami siapkan peningkatan kapasitas, dari imigrasi, MCU, psikotes hingga pelatihan. Perempuan harus naik kelas, bukan hanya sebagai domestic worker," ucapnya.
Ia juga menyinggung temuan survei nasional bersama UNFPA. "Data menunjukkan satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan, dan satu dari empat perempuan mengalami kekerasan. Ini alarm keras," tegasnya.
Faktor ekonomi disebut sebagai pemicu dominan: anak putus sekolah, anak lelaki dipaksa bekerja, anak perempuan dinikahkan dini. Pola urbanisasi dan tekanan ekonomi keluarga di kota-kota memperburuk kondisi tersebut.
Sebagai upaya pencegahan, Kemen PPPA mendorong penguatan ekonomi keluarga melalui program kebun komunitas yang dapat berkembang menjadi basis pangan dan ekonomi lokal.
Batam Masih Catat Kasus Tinggi
Ketua panitia, Kiki dari Rumah Faye, menjelaskan bahwa perpanjangan kampanye hingga 24 hari bukan sekadar simbol. "18 Desember itu Hari Migran Internasional. Kami ingin menutup kampanye dengan refleksi soal kerentanan perempuan dan anak migran," katanya.
Ia memaparkan bahwa kasus kekerasan di Batam menunjukkan tren naik. "Pada 2023 ada 206 kasus, tahun 2024 menjadi 209. Itu didampingi 15 lembaga jaringan kami. Artinya pekerjaan kita masih panjang," ujarnya.
Dengan posisi Batam sebagai pintu keluar masuk PMI sekaligus jalur pergerakan perdagangan orang, kampanye ini menjadi pengingat bahwa masalah migrasi tidak tertata, ekonomi keluarga rapuh, dan lemahnya pengawasan akar rumput masih menjadi lingkaran besar yang harus diputus.
Pesan Penutup Wamen Veronica
"Perlindungan pekerja migran dan penghapusan kekerasan perempuan dan anak tidak bisa hanya mengandalkan negara. Kuncinya ada pada komunitas, masyarakat, dan deteksi dini," tutur Veronica mengakhiri.
Editor: Gokli
