BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam resmi memulai tahapan pemeriksaan terkait ketidakhadiran anggota DPRD Batam, Hendra Asman, yang tidak mengikuti enam kali rapat paripurna secara berturut-turut.
Ketua BK DPRD Batam, Muhammad Fadhli, mengatakan proses klarifikasi sudah berjalan sesuai tata tertib dewan. BK telah memanggil para anggota DPRD yang sebelumnya mengusulkan agar persoalan ini ditindaklanjuti.
"Tahapannya sudah kita mulai dengan memanggil teman-teman dewan yang meminta penertiban tatib terkait tanggung jawab sebagai wakil rakyat," ujar Fadhli, saat dikonfirmasi, Selasa (18/11/2025).
Selain para pengusul, BK juga telah meminta keterangan dari pihak Sekretariat DPRD, khususnya bagian kepegawaian, untuk memastikan data kehadiran dan prosedur administratif lainnya. Ia BK sebenarnya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Hendra Asman. Namun, hingga kini yang bersangkutan belum bisa memenuhi undangan.
"Yang bersangkutan sedang berada di Singapura menjalani perawatan. Kita menunggu sampai beliau pulih dan kembali ke Batam. Setelah itu jadwal pemanggilan akan kita susun ulang," kata Fadhli.
Kasus ini bergulir setelah sejumlah anggota DPRD lintas fraksi mengusulkan agar BK memproses ketidakhadiran Hendra sesuai tata tertib. Usulan tersebut bahkan disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna.
"Ini usulan resmi dari teman-teman DPRD, jadi harus kami akomodasi. Apa lagi disampaikan dalam forum paripurna, tentu menjadi perhatian serius BK," tegasnya.
Padhli menambahkan, BK juga menerima instruksi dari pimpinan DPRD untuk menuntaskan persoalan ini secara profesional.
Sebagai garda etik lembaga legislatif, BK menilai penanganan kasus ini penting demi menjaga kredibilitas dan disiplin internal DPRD Batam.
"Menjaga marwah DPRD itu tugas BK. Kita harus tegas demi tertib organisasi dan memastikan setiap anggota menjalankan tanggung jawabnya," katanya.
Padhli mengatakan BK DPRD Batam menegaskan seluruh proses akan berjalan sesuai tata tertib yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota dewan.
Diberitakan sebelumnya, Sejumlah anggota DPRD Kota Batam menyoroti absennya Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, dalam beberapa rapat paripurna terakhir. Mereka mendesak Badan Kehormatan (BK) agar memberikan teguran dan mengambil tindakan tegas atas ketidakhadiran tersebut.
Sorotan itu pertama kali disampaikan oleh Anwar Anas, anggota DPRD Batam dari fraksi Gerindra, dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (12/11/2025). Ia menilai, absennya Wakil Ketua III dalam beberapa agenda penting berdampak pada kinerja kelembagaan DPRD secara keseluruhan.
"Ketidakhadiran beliau mempengaruhi kita semua. Karena dalam beberapa kali paripurna tanpa kehadiran yang bersangkutan," tegas Anwar.
Ia mendesak BK DPRD Batam untuk tidak tinggal diam dan menjalankan peran sesuai fungsinya menjaga marwah serta disiplin anggota dewan.
"BK harus bertindak. Sebagai penjaga marwah DPRD Batam, sudah sepatutnya mengambil langkah tegas atas hal ini," tambahnya.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua BK DPRD Batam, Muhammad Fadli, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan itu sesuai mekanisme yang berlaku.
"Apa yang disampaikan akan menjadi perhatian kami. BK akan bertindak sesuai aturan," katanya.
Fadli mengingatkan, aturan internal DPRD mengatur bahwa jika seorang anggota enam kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat paripurna tanpa keterangan resmi, maka dapat diusulkan penggantian antar waktu (PAW) dari jabatan yang diemban.
"Kami akan memulai tahapan sesuai prosedur agar masalah ini bisa diselesaikan," ujar Fadli.
Namun, ia juga menyebut bahwa informasi terakhir yang diterimanya menyebut Hendra Asman tengah mengalami gangguan kesehatan. Meski begitu, BK sejauh ini belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait alasan ketidakhadiran tersebut.
"Sampai saat ini BK belum terima pemberitahuan resmi soal kondisi beliau," jelasnya.
Editor: Yudha
