BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengintensifkan kerja sama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pemerintah daerah demi mempercepat laju investasi di sektor kelautan dan perikanan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi biru berbasis keberlanjutan.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) KKP, Tornanda Syaifullah, menegaskan sinergi lintas kementerian/lembaga serta daerah menjadi faktor kunci agar iklim investasi semakin kondusif.
"Sinergitas antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan," kata Tornanda di Jakarta, Minggu (13/7/2025), demikian dikutip laman resmi KKP.
Menurut Tornanda, kolaborasi pusat dan daerah difokuskan pada pemetaan potensi usaha dan investasi, penyusunan materi promosi, kemudahan perizinan, pendampingan penyelesaian hambatan, hingga fasilitasi kemitraan dengan calon investor. Semua langkah ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan.
Hasil kerja sama intensif tersebut tercermin dalam capaian investasi sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I 2025 yang menembus angka Rp 2,38 triliun. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp 1,46 triliun (61%), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 0,92 triliun (39%).
Berdasarkan sektor usaha, subsektor pengolahan hasil perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi Rp 1,01 triliun (42,3%), disusul budidaya Rp 0,55 triliun (23%), penangkapan Rp 0,40 triliun (17%), perdagangan Rp 0,36 triliun (15,1%), dan jasa perikanan Rp 0,06 triliun (2,5%).
Secara geografis, tiga provinsi dengan realisasi investasi tertinggi adalah Jawa Timur sebesar Rp 548 miliar (23,1%), Jawa Tengah Rp 546 miliar (22,9%), dan DKI Jakarta Rp 230 miliar (9,6%). Sementara dari sisi negara asal, investasi terbesar datang dari Korea Selatan dengan Rp 370 miliar (40,7%), diikuti Tiongkok Rp 170 miliar (18,6%), dan Malaysia Rp 130 miliar (14,1%).
Tornanda mengungkapkan, tren investasi sektor kelautan dan perikanan dalam periode 2021-2025 tumbuh positif rata-rata 66,04% per tahun, menunjukkan meningkatnya minat investor terhadap potensi kelautan Indonesia.
Sebagai langkah memperkuat pemahaman pelaku usaha, Ditjen PDS KKP bersama BKPM menggelar Sosialisasi Tata Cara Investasi Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan secara daring pada 3 Juli 2025. Acara ini diikuti 777 peserta, mulai dari pelaku usaha (PMDN dan PMA), dinas kelautan dan perikanan daerah, hingga unit teknis KKP dan BKPM.
"Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan literasi para pemangku kepentingan mengenai prosedur investasi, termasuk dalam kerangka kerja sama teknis (TCG) antara Indonesia dan Tiongkok di bidang perikanan," jelas Tornanda.
Meskipun demikian, data BKPM menunjukkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap total investasi nasional masih tergolong kecil. Investasi PMA sektor ini berada di peringkat ke-23 dengan porsi 0,15%, sedangkan PMDN di posisi ke-22 dengan porsi 0,26%. Adapun investasi Tiongkok di sektor kelautan menempati peringkat ke-21 sebesar 0,1%.
Upaya mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan selaras dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang mengusung program ekonomi biru. Trenggono menekankan pentingnya daya saing produk perikanan Indonesia dengan pendekatan sistem produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Tornanda menambahkan, untuk mewujudkan ekonomi biru, pihaknya akan terus menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari hulu hingga hilir, guna memastikan sektor kelautan dan perikanan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor: Gokli
