BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dalam upaya mendorong sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melanjutkan kemitraan strategis dengan Yayasan WWF-Indonesia hingga 2029.
Berfokus pada pengembangan sektor berbasis ekonomi biru, kerja sama ini berangkat dari evaluasi keberhasilan sebelumnya dan diperkuat dengan visi baru dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani pada 18 Oktober lalu.
Selama lima tahun terakhir, WWF-Indonesia telah berperan besar dalam mendukung program ekonomi biru KKP, yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dari perluasan kawasan konservasi seluas 5,4 juta hektare hingga tahun 2023 hingga peningkatan kesadaran akan bahaya sampah plastik laut, kontribusi WWF mencakup berbagai aspek. Di bidang perikanan, WWF berhasil mendampingi produksi berkelanjutan, mencatat sekitar 57.908 ton seafood dan 62% udang budidaya yang memenuhi standar sertifikasi ekolabel (ASC) melalui program Seafood Savers.
"Ini merupakan langkah penting untuk mencapai perikanan berkelanjutan di Indonesia," ujar Aditya Bayunanda, CEO Yayasan WWF-Indonesia, dalam keterangan pers, Senin (28/10/2024).
Ia menyampaikan kebanggaannya atas kontribusi dalam pencapaian KKP sekaligus menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat pusat-pusat penelitian dan solusi inovatif, khususnya terkait perubahan iklim dan keberlanjutan kelautan.
Fokus kerja sama ini juga mencakup konservasi spesies dilindungi, penyusunan tata ruang laut di 11 lokasi, serta peningkatan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir. WWF-Indonesia terus mengembangkan panduan konsumsi seafood yang ramah lingkungan, mendorong teknologi budidaya bagi pembudidaya skala kecil, serta meningkatkan kapasitas terkait bycatch dan kasus spesies terdampar. Di Alor dan Wakatobi, WWF juga menginisiasi Marine Protected Area Center of Excellence (MPA CoE) yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal KKP, menyatakan bahwa ekonomi biru adalah prioritas pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Melalui sinergi dengan Yayasan WWF-Indonesia, KKP menguatkan lima pilar kebijakan: memperluas kawasan konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengawasan kawasan pesisir, serta pembersihan sampah plastik," jelas Rudy.
Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk Indonesia Emas 2045. KKP dan WWF-Indonesia optimistis bahwa langkah transformasi sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru akan membawa manfaat signifikan bagi lingkungan dan masyarakat, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam konservasi laut di kancah global.
Editor: Gokli
