BATAMTODAY.COM, Batam - Aliansi Mahasiswa Batam melakukan audensi dengan Kepala BP Batam di ruang serbaguna DPRD Batam, Jumat (15/9/2023). Audensi ini menyusul batalnya rencana unjuk rasa yang akan digelar hari ini.
Dalam audensi, para mahasiswa menyampaikan pemerintah jangan hanya memandang masalah Rempang dari sisi ekonomi saja. Namun, lebih memperhatikan kultur adat istiadat dan kultur budaya masyarakat asli di sana.
"Di sini kami bukan mau mendengarkan kuliah umum. Namun, kami minta pemerintah untuk melihat di sana sebagai kultur budaya yang harus dilestarikan," ungkap salah satu mahasiswi, saat audensi dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
Sementara Muhammad Rudi menyampaikan, upaya yang mereka lakukan untuk memuluskan masukknya investasi puluhan triliun itu (PT MEG) ke Kota Batam. Tahap pertama, pengembangan Pulau Rempang ini akan terdampak pada 3 kampung tua dengan luas lahan sekitar 2.000 hektar.
Untuk relokasi, pemerintah akan menyiapkan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak pada tahap awal. Selain itu, BP Batam juga akan memberikan uang tanggungan uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta selama rumah yang akan dibangun itu belum siap.
"Selain itu, kami juga akan memberikan uang belanja sebesar Rp 1,2 juta per jiwa. Dan dana itu akan masuk ke rekening masing-masing. Itu akan terus kita berikan sampai pemukiman baru itu selesai," jelas Muhammad Rudi.
Ketua DPRD Batam Nuryanto, yang hadir dalam audensi tersebut, menyampaikan, permasalahan Rempang ini menjadi meluas karena kurang baiknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat asli di sana.
Selain itu, momentum atau waktu yang sangat singkat juga menjadi salah satu penyebab tidak tersampaikannya kepada masyarakat, apa yang menjadi program pemerintah.
"Ini masalah momentum dan waktu yang sangat singkat. Kalaupun program pemerintah itu bagus, tetapi kalau tidak tersampaikan dengan sempurna, pastinya masyarakat di sana tidak tahu apa yang akan dibangun," ujar Nuryanto.
Disebutkannya, pada dasarnya mahasiswa dan masyarakat Rempang dan Galang tidak menolak investasi. Akan tetapi, mahasiswa meminta pemerintah agar tidak selalu melihat dari segi ekonomi.
"Mahasiswa juga meminta untuk kultur, adat dan warisan budaya di Rempang dan Galang juga menjadi perhatian," katanya.
Disinggung terkait dorongan DPRD Batam kepada pemerintah terkait pengembangan Rempang sebagai Eco-City, Cak Nur sapaannya mengatakan, hal tersebut juga dimungkinkan, akan tetapi masyarakat adat Rempang belum ada secara resmi berdialog dengan DPRD Batam.
Namun, Cak Nur mengaku selalu menghadiri setiap ada pertemuan terkait Rempang. Artinya, politisi PDI-P ini mengetahui seperti apa perkembangan rencana pemerintah pusat terkait pembangunan Rempang dan Galang.
"Bisa jadi pekan depan, kita akan berkumpul di sini, mungkin dalam bentuk RDP. Bagaimana ini bisa mendapatkan solusi terbaik. Di sini juga kan ada LAM, kita akan terima semua masukan dari berbagai pihak," ungkapnya.
Audensi ini juga dihadiri Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, Dandim 0316/Batam, Letkol Inf Galih Bramantyo, serta unsur pimpinan DPRD Batam.
Editor: Gokli
